ABDC Penawar HIV/AIDS

(Terbit di tabloid Bungong No 46 ed April 2011)

Kebisingan jalan Lingke Banda Aceh menjadi makanan sehari-hari Zahra dalam setahun terakhir. Duduk di tepi jalan, dengan rak kaca berisi voucher pulsa di depannya. Dara berusia 20-an itu kurang kesempatan untuk mendapatkan wawasan umum. Dia pun kurang tahu ketika ditanya apa itu HIV/AIDS. “Ya.. tahu gitu-gitu aja,” jawabnya seraya tersenyum sipu, beberapa hari lalu.

Zahra asal Lhokseumawe. Sudah setahun tinggal di Banda Aceh. Sudah setahun pula ia pacaran. Ia pernah mendengar HIV/AIDS dari ceramah ustdaz di kampung, dan membacanya di buku. Namun dara itu tak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Sehingga, ia juga tak pernah periksa kesehatan. “Karena enggak ada sakit, ya, enggak periksa,” ujarnya sembari mengaku ia belum pernah melakukan hubungan seks. Namun sejak ia pacaran, ia mengungkapkan kalau baru-baru ini ada organ yang sakit di dalam perutnya. “Sepertinya hati saya bengkak.” Ia kalut.

HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV ini dapat menyebabkan Acquired Immune Defeciency Syndrome (AIDS). HIV menyerang sel darah putih yang bernama CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tak dapat bertahan dari gangguan penyakit yang sangat ringan sekalipun. Sedang AIDS adalah dampak atau efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Virus HIV membutuhkan waktu yang lama untuk menyebabkan sindrom AIDS yang sangat berbahaya. Orang yang terinfeksi virus ini disebut Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Kontras dengan Zahra, Ika Astuti banyak tahu tentang HIV/AIDS. Ika Astuti seorang ibu rumah tangga. Usianya 32. Ia warga Rukoh, Darussalam, Banda Aceh. Saat ditemui Maret lalu, ia tengah menggendong bocah laki-laki.

Beberapa pekan lalu, beberapa media seperti okezone.com menyiarkan bahwa saat ini di Aceh diperkirakan terdapat 1000 orang lebih yang terjangkit virus HIV/AIDS. Masih estimasi.

Ada dua penyebab penyebaran virus HIV/AIDS menurut Ika Astuti. Yaitu melalui hubungan intim dan jarum suntik narkoba yang telah dipakai, kemudian digunakan lagi pada orang yang berbeda. “Penyebaran HIV/AIDS bisa juga terjadi karena pengaruh media, seperti televisi yang menayangkan film-film bertemakan pacaran atau berhubungan seks,” katanya.

Terjangkitnya virus ini di Aceh dianggap Ika amat berbahaya. Kemungkinan, kata dia, akan banyak remaja yang terjangkit, karena sebelum tsunami ada program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang berbau liberalisme, dimana KRR ini dituang dalam buku lalu diedarkan kepada pelajar Aceh. Ia mencontohkan salah satu kebebasan itu pada ungkapan, “Kalau ingin aman harus pakai kondom”. Atau seperti ditulis di pamflet di tepi jalan, “kalau ingin hubungan aman, suka sama suka, pakailah kondom.” Ika menilainya dapat memancing pemuda Aceh untuk malah berhubungan seks.

Sambung Ika, bau liberalisme itu merupakan salah satu faktor meningkatnya kasus HIV/AIDS di Aceh, selain karena nikah dini. Ia mengkritisi Undang-Undang Pra Nikah, bahwa orang Aceh bisa menikah bila umurnya di atas 18 tahun. Pasalnya, pengantin belia itu dikhawatirkan tak paham cara berhubungan seks. Juga soal jual-beli kondom oleh remaja/pemuda, ini penyebab ketiga versi Ika. “Seharusnya, penyedia kondom seperti apotek bisa saja meminta surat nikah pada pembeli kondom.”

Dan Ika khawatir kalau Aceh nantinya akan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota lainnya yang tergolong bebas hubungan intim. Maka ia berharap pada pemerintah Aceh ke depan untuk: mengoreksi program KRR, merevisi Undang-udang Pra Nikah, memberlakukan peraturan yang jelas pada jual-beli kondom, dan terus menjalankan syariat islam.

Sebab selama ini, kata Ika, pemerintah bagai tak buat apa-apa. Intervensi dari pemerintah kurang. Rambu-rambu pemerintah tak jelas. Program kesehatan remaja terkesan liberal; membuat pemuda malah ingin mencoba. Syariat islam dipahami setengah-setengah. Seyogyanya, penyebaran virus ini bisa dicegah dengan penerapan syariat islam. Tapi realitnya, muatan religi sangat kurang. “Contohnya di kafe remang-remang; pasangan muda berdua-duaan.”

Namun, diri Ika sendiri sebagai ibu rumah tangga samasekali tak pernah periksa kesehatan. Juga suaminya.  “Suami saya punya riwayat yang jelas.” Ika tahu apa dan bagaimana yang dilakukan suaminya ketika di luar daerah. Suami dipantaunya. Mereka juga tak pernah gunakan jarum suntik.

Pemerintah telah mencanangkan untuk memberantas penyebaran virus HIV/AIDS di Aceh. “Namun saya sebagai masyarakat Aceh kurang paham, sejauh mana pemerintah telah menanganinya,” ujar Cut Herlina kepada Bungong pada Maret silam..

Hiruk-pikuk kendaraan siang itu turut terdengar dari ruang tamu kantor An-Nissa’ Centre. Letaknya di Peurada, Banda Aceh. An-Nissa’ Centre sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang Pemberdayaan Perempuan. Cut Herlina merupakan Kabid Litbang sekaligus Humas di LSM itu. Usianya 31 tahun.

Ada lima kursi rotan di ruang tamu. Salah satunya diduduki Cut Herlina dengan membelakangi lukisan bunga berbagai warna. Kulitnya kuning langsat. Mengenakan kemeja putih lengan panjang bergaris-garis hitam. Celana kain longgar.

“Seperti disiarkan media, pemerintah Aceh terlibat langsung dalam menangani kasus penyebaran HIV/AIDS di Aceh. Namun nyatanya, sejauh ini pemerintah seperti tak melakukan apa-apa,” lanjut Cut. “Pemerintah  bukan tak open sih, tapi ke depan, pemerintah juga harus lebih memperhatikan generasi muda, sehingga pengaruh itu sedikit terkikis.”

Estimasi adanya seribu lebih masyarakat Aceh terjangkit virus HIV/AIDS, Cut menganggap amat berbahaya bagi generasi Aceh ke depan. Dia tahu jumlah itu meski belum mengecek kebenarannya. “Dan ini sangat berpengaruh bagi masyarakat Aceh. Kita khawatir terhadap generasi muda Aceh ke depan.”

Karena menurutnya, kini sedang marak seks bebas pada remaja/pemuda. Siswa setingkat SMP sudah melakukan hubungan, baik pacaran maupun seks. Karena itu, tuturnya, pihak sekolah harus mengawasi para murid. Jika hubungan mereka berlanjut, bisa saja mereka ganti pasangan di waktu SMA. “Makanya, sekolah harus menerapkan kurikulum berbasis syariat islam.”

Dan untuk menekan penyebarannya, kata Cut, pemerintah harus mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, agar generasi Aceh paham terhadap bahaya HIV/AIDS. Kemudian, adanya suatu wadah yang khusus menangani HIV/AIDS itu sendiri. Lalu, oleh pemerintah membentuk tim khusus untuk menanganinya.

Bukan apa, tapi Cut risau. Sebab imbasnya rata-rata perempuan. Logikanya, misal, kaum ibu atau perempuan yang sudah berkeluarga, mereka tak sadar kalau suaminya (misal) membawa virus ini. Karena pada umumnya para ibu berdomisili di domestik. Sehingga tak tahu kalau suaminya membawa virus HIV dari luar daerah.

Pula selain itu, virus ini sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial. “Kita was-was jadinya. Mawas diri. Sehingga kita sangat hati-hati berlangkah. Kita pun dalam hubungan sosial ada jarak. Hati-hati,” ujar Cut, sembari menghimbau pada masyarakat agar berhati-hati dalam berhubungan dan kesehatan semua lini dijaga.

Apalagi di tahun 2011. Program Visit Banda Aceh Year 2011 sedang bergulir. Tentu banyak turis asing menjenguk Banda Aceh khususnya, dan Aceh umumnya. Tapi terkait program tahun kunjungan wisata ini, dimana banyak yang menyebutkan akan terjadi proyek prostitusi dalam skala lebih besar, Cut menilainya relatif. Sesuatu hal itu ada positif dan negatifnya.

“Para turis asing belum bisa kita pastikan penjangkit virus HIV/AIDS.” Karena virus ini timbul dari sendiri. Tak boleh kita klaim kalau wisatawan adalah pembawa virus. Ini perlu kesadaran diri masing-masing. Masyarakatlah yang jaga diri. “Dan ini juga bukan merupakan ancaman.”

Program Visit Banda Aceh Year 2011 tak jadi kambing hitam. Memang dengan terbukanya wilayah, potensi terpengaruh penyebaran virus HIV/AIDS ada. Tapi turis tak bisa dikatakan sebagai pembawa virus. Karena ini terkait perilaku manusia. Demikian komentar Abdul Fatah di ruang kerjanya pada Maret lalu. “Visit Banda Aceh Year 2011 lebih bagus malah. Tapi, pemerintah tetap harus mengantisipasinya,” ucap Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Aceh itu.

Kalau misalnya harus menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan di bandara internasional, itu tak perlu. “Di bandara internasional manapun tak ada pemeriksaan kesehatan, kecuali kasus flu babi kemarin,” jelasnya.

Ia berkata begitu sebab tahu perkembangan kasus ini. Pada 2004, kata dia, ada satu kasus HIV/AIDS di Aceh. Tapi pascatsunami, Aceh kian terbuka. Jumlah kasusnya pun terus merangkak naik. Dari Januari 2004 sampai 31 Desember 2010 tercatat 71 kasus: 13 HIV dan 58 AIDS. Umumnya diderita laki-laki. Dari 71 itu, 25 di antaranya terjangkit pada kurun Januari 2010 sampai 31 Desember 2010. “Berdasarkan laporan terbaru, bulan Maret 2011, sampai tanggal 21 ada 6 kasus terbaru,” sebutnya.

Adalah para perantau kemungkinan besar pembawa virus ini ke Aceh. Kata Abdul Fatah, orang Aceh merantau ke luar daerah. Terkadang di sana mengalami gangguan kesehatan. Lalu pulang ke Aceh. Periksa kesehatan di sini. Ternyata positif. “Artinya, banyak terjangkit ketika berada di luar Aceh.” Lalu “oleh-oleh” itu dibawa pulang ke Aceh.

Pemerintah Aceh berupaya mencegahnya. Komite Penanggulangan AIDS (KPA) dibentuk untuk menanggulanginya. KPA, kata Abdul Fatah, sebuah lembaga yang mengkoordinir penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Aceh. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh merupakan salah satu unit dari KPA dalam hal membantu cegahi HIV/AIDS.

Sesuai fungsinya, Dinas Kesehatan (Dinkes) berusaha cegah virus ini dengan melakukan beberapa hal. Pertama, mengadakan survilans: pengamatan secara terus menerus terhadap perkembangan kasus HIV/AIDS. Kedua, meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan, seperti pelatihan teknik survei. Ketiga, mengadakan penyuluhan bagi masayarakat Aceh. Rencananya dituangkan melalui pemutaran film keliling, film mengenai HIV/AIDS. Keempat, mengadakan bimbingan teknis ke kabupaten/kota di Aceh. Kelima, pengobatan terhadap ODHA oleh rumah sakit dengan obatnya dari Departemen Kesehatan. Namun begitu, tuturnya, secara keseluruhan penanggulangan virus ini dilakukan oleh KPA.

Supaya efektif, masyarakat juga dilibatkan dalam menangkis serangan virus ini. Terutama terkait perilaku. Misalnya tokoh-tokoh masyarakat memberikan asupan moril dalam ceramahnya. Juga keluarga saling membimbing. Orangtua harus mengawasi anaknya. “Ini semua harus dilakukan dengan konsep ABCD,” saran Abdul Fatah.

A singkatan dari absen. “Artinya tidak melakukan hubungan seks.” B kependekan Be faitfull. “Artinya setia sama pasangan sendiri.” Alias tidak gonta-ganti pasangan dan tidak suka “jajan”. C singkatan condom. “Gunakanlah kondom walaupun sudah kawin.” Dan D, say no to drug. Artinya, “katakan tidak untuk obat-obatan terlarang.” Khususnya yang konsumsi narkoba jarum suntik.

Konsep ABCD patut diterapkan. Karena ODHA di Aceh kebanyakan lelaki. Dan terhadap ODHA, sebut Abdul Fatah, pemerintah Aceh telah berusaha melayani dengan baik. Melalui perawatan di klinik-klinik. Disuguhi obat dari Departemen Kesehatan. Namun harapnya, ODHA juga harus didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus menangani HIV/AIDS, seperti LSM Medan Aceh Partnership (MAP).

Apalagi ODHA Aceh umumnya berusia produktif. 29 tahun ke atas, usia dimana penderita pada umumnya. “Infeksinya baru nampak 5 – 10 tahun setelah terjangkit virus HIV.” Gejalanya AIDS pun demikian; baru terlihat 5 – 10 tahun setelah si penderita terbukti positif.

Khusus di Aceh, kata Abdul Fatah, penderitanya paling sedikit dibanding provinsi lain, seperti di Sumatera Barat yang jumlahnya lebih besar dari Aceh. Ini dikarenakan Aceh punya daya “rem”, yakni penerapan syariat islam. “Bayangkan kalau tidak diberlakukan syariat islam, mungkin ODHA-nya lebih banyak.”

Fuad Mardhatillah menilai kasus HIV/AIDS yang terus meningkat di Aceh sebagai sebuah ironi jika dikaitkan Aceh sedang gencarnya menerapkan Syariat Islam. “Karena itu kalangan ulama dan cendekiawan harus turut dilibatkan dalam menanggulanginya,” terang pencetus dan peneliti The Aceh Institute itu pada Maret lalu di Banda Aceh.

Menurutnya, pelibatan ulama itu dalam konteks penyuluhan, penyadaran, membangun kesadaran, mensosialisasikan kewaspadaan, melalui mimbar masjid misalnya, juga di berbagai forum keagamaan, atau forum apa saja yang bisa dipakai oleh kalangan ulama, juga kalangan intelektual dari berbagai perguruan tinggi. “Ini bisa menjadi corong untuk sosialisasi kewaspadaan terhadap berkembangnya ODHA.”

Efektif atau tidak, “belum bisa dipastikan sebelum kita coba,” tegasnya. “Tentu ketika kita coba juga akan ada semacam evaluasi, karena ini sifatnya sangat pribadi. Sulit dideteksi,” tambahnya. Caranya, pemerintah Aceh harus menetapkan suatu mekanisme khusus.

Ia mencontohkan, di bandara internasional harus diterapkan sistem pemeriksaan kesehatan, barangkali. Tak hanya jalur udara, jalur darat dan laut juga harus ada sistem ini. Seperti di pintu gerbang Kuala Simpang yang merupakan pintu masuk ke Aceh. Kemudian di pelabuhan Sabang dan Malahayati. Memang selama ini tak ada kapal penumpang yang bergerak dari luar Aceh ke Aceh. Tapi mungkin ada kapal-kapal barang yang orangnya juga mungkin kadang-kadang singgah di Sabang, atau dan di Malahayati, kemudian mereka mendarat barang beberapa hari, lalu berbaur dengan orang Aceh.

Nah, ketika diberlakukan mekanisme khusus itu, ini jadi semacam pendeteksi dini. Tapi hal ini ada konsekuensi bagi orang lain. Misal setiap yang lewat di pintu gerbang Kuala Simpang, semua diperiksa: anak, orangtua, siapa saja. Dan ini butuh waktu, dana, dan tenaga. Fuad anggap ini hambatan perjalanan bagi orang lain. Kemungkinan jadi sebuah masalah. Tapi hal ini akan jadi solusi terbaik walaupun masalah itu merupakan aturan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang masuk ke Aceh.

Apalagi Aceh memiliki undang-undang syariat. “Ini bisa jadi suatu alasan khusus. Biar kuat, mungkin harus ada qanun juga.” Fuad menguraikan mekanisme itu, misal, setiap orang diambil darahnya kemudian ditandai. Proses selanjutnya enggak perlu dilaporkan, tapi mungkin hasil pemeriksaannya cukup dilaporkan saja kepada pribadi yang bersangkutan. Sehingga tingkat kerahasiaan yang bersangkutan tetap terjaga. Dan, orang lain pun tak tahu. Cuma orang yang bersangkutan dan petugas saja. Dan ketika misalnya ODHA ditemukan, orangnya segera dikomunikasikan, dipantau, dan sebagainya. Ini bisa diatur dan bukan secara terang-terangan kemudian diekspos. Dan tidak menghambat perjalanan orang, tapi sekedar  diambil sampel darahnya, selesai. Kemudian ditandai. Tapi jangan salah tanda pula. Dicatat identitas pemilik darah itu, termasuk alamatnya, nomor kontaknya.

Kata Fuad, sistem inilah yang mungkin harus segera dijalankan. “Sebab ini salah satu satu problem sosial juga, yang barangkali tidak mudah untuk diatasi, karena ini menyangkut hubungan antar anak manusia. Perilaku seksual dan juga pergerakan yang sangat mobile antar provinsi dan antar negara yang tentunya mungkin memerlukan semacam mekanisme khusus.”

Peran pemerintah dalam menanggulangi ini, barangkali secara sepintas belum mendapatkan konsen yang memadai oleh pemerintah khususnya, dan juga mungkin lembaga-lembaga masyarakat yang khusus menangani ini. Berdasarkan gaung yang didengar-dengar, “sepertinya belum ada LSM di Aceh yang bergerak khusus di bidang HIV/AIDS,” terang dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry itu.

Dulu waktu BRR di Aceh, sebut Fuad, ada satu lembaga yang khusus bergerak di bidang AIDS dan berbasis di Jakarta. Tapi sekarang, sejauh ini ia tak bisa pastikan. Baru ada sedikit perhatian pemerintah, mungkin. Misalnya dari Dinas Kesehatan mungkin, yang kemudian mendeteksi sejumlah korban yang sudah diidap penyakit ini.

Selain pemeriksaan di pintu masuk, mungkin juga ada semacam upaya bersama untuk melakukan investigasi. Dan ini sesuatu yang tidak mudah, karena ini  menyangkut sesuatu yang sangat privasi. “Mungkin dengan cara misalnya, ya.. secara rahasia juga enggak mungkin barangkali, karena ini menyangkut HAM.”

Syaiful W Harahap menjelaskan yang perlu dilakukan pemerintah Aceh untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS adalah meningkatkan penyuluhan agar laki-laki dewasa penduduk Aceh tidak melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam atau di luar nikah, dengan PSK langsung (PSK di lokasi dan lokalisasi pelacuran, losmen, hotel melati dan hotel berbintang, serta di tempat-tempat hiburan malam), dan PSK tidak langsung (cewek bar, cewek disko, anak sekolah, mahasiswi, cewek SPG, ibu-ibu rumah tangga, selingkuhan, WIL, dan lain-lain) serta perempuan pelaku kawin cerai. Ini dilakukan karena penularan HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual. Demikian tulisnya dalam surat elektronik yang dikirim via infokespro@yahoo.com

Syaiful W Harahap Direktur Eksekutif LSM InfoKespro. Kegiatan LSM ini antara lain selisik media atau media watch untuk berita HIV/AIDS di media massa nasional. Syaiful W Harahap juga aktif menjadi pelatih untuk penulisan berita AIDS dengan jurnalisme empati untuk wartawan sejak 1995, mulai dari Banda Aceh sampai Jayapura.

Sebagai seorang luar yang pernah ke Aceh, ia sedikitnya telah melihat kondisi sosial masyarakat Aceh. Dan, menurutnya, penerapan syariat islam yang ketat pun tidak serta-merta membuat semua penduduk mematuhi syariat islam di luar Aceh. “Ini yang luput dari perhatian Pemprov Aceh. Biar pun di Aceh tidak ada praktek pelacuran yang kasat mata, tapi penduduk Aceh bisa saja tertular HIV di luar Aceh atau di luar negeri,” tulis Syaiful W Harahap pada 15 Maret lalu.

Terkait semakin meningkatnya kasus HIV/AIDS di Aceh meski diterapkan syariat islam, itu wajar. Sebab kata dia, yang bisa menjadi benteng untuk mencegah tertular HIV tergantung pada perilaku orang per orang. Ia mencontohkan di Arab Saudi yang menjadikan Alquran sebagai UUD sudah dilaporkan lebih dari 15.000 kasus AIDS. Padahal, di Arab Saudi tak ada pelacuran dan hiburan malam. Laki-laki Arab Saudi tertular HIV di luar negerinya. Nah, ketika mereka pulang ke negaranya tanpa mereka sadari mereka menularkan HIV kepada istrinya. Hal yang sama terjadi di Aceh, yang sampai hari ini diduga sudah 1000 orang lebih terjangkit virus ini.

Lagipula, Syaiful mempertanyakan apakah ada jaminan bahwa di Aceh tidak ada praktek pelacuran? Memang, tidak ada pelacuran secara terbuka, tapi praktek pelacuran bisa terjadi sembunyi-sembunyi di berbagai tempat, seperti di rumah, kos-kosan, kontrakan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang atau di alam terbuka.

Dan mengenai angka “1000” tersebut, merupakan estimasi (perkiraan) jumlah laki-laki dewasa yang menjadi pelanggan pekerja seks komersial (PSK) di Aceh atau di luar Aceh. Kata Syaiful, angka itu bisa lebih besar karena tidak ada jaminan bahwa laki-laki dewasa penduduk Aceh tidak akan melakukan hubungan seksual dengan PSK di luar Aceh. Laki-laki dewasa penduduk Aceh yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK, mereka berisiko tinggi tertular HIV. Nah, kalau ada di antara mereka yang tertular HIV maka mereka akan menjadi mata rantai penyebaran HIV antar penduduk di Aceh, antara lain melalui hubungan seksual di dalam atau di luar nikah. Di Aceh Utara terdeteksi dua laki-laki yang mengidap HIV. Mereka tertular di luar Aceh.

“Mereka menyebarkan HIV tanpa mereka sadari karena tidak ada gejala yang khas AIDS pada fisik laki-laki Aceh yang sudah tertular HIV. Bisa juga terjadi perempuan Aceh menikah dengan laki-laki pendatang yang sudah mengidap HIV. Misal, ada seorang perempuan Aceh yang tertular HIV dari suaminya, laki-laki asal luar Aceh. Suaminya sudah meninggal. Sebagai istri, perempuan ini tertular HIV dari suaminya,” urainya, panjang lebar.

Khusus Banda Aceh yang sedang menjalankan Visit Banda Aceh Year 2011, Syaiful bilang, ini tidak ada pengaruhnya. “Turis dari Eropa Barat, Australia dan Amerika Serikat sudah mengetahui cara-cara mencegah penularan HIV sehingga mereka tidak akan sembarangan melakukan hubungan seksual. Yang menjadi persoalan adalah penduduk Aceh sendiri, apakah semua orang di Aceh sudah mengetahui cara-cara melindungi diri agar tidak tertular HIV? Kalau jawabannya belum, maka itu yang menjadi persoalan besar karena akan banyak penduduk Aceh yang berisiko tertular HIV,” jelas Syaiful, mantap.

Melihat risiko penyebaran HIV, tak boleh hanya melihat pendatang dari dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Aceh. Soalnya, penduduk Aceh pun banyak yang bepergian ke luar Aceh. “Di perbatasan antara Aceh dan Sumut, misalnya, ada kegiatan terkait dengan praktek pelacuran. Nah, kalau ada laki-laki dewasa penduduk Aceh melakukan hubungan seksual di perbatasan maka mereka berisiko tertular HIV,” sebut Syaiful. Ia juga membocorkan, di Medan ada dua hotel yang memberikan potongan harga kamar kepada pemegang KTP Aceh.

Dan perlu diingat, tak ada kaitan langsung antara keterbukaan Aceh pascatsunami dengan penularan HIV. Karena kata dia, sebelum tsunami pun laki-laki Aceh banyak yang bepergian ke luar Aceh, seperti ke Medan atau Jakarta serta jadi TKI. Bisa saja mereka terular HIV dan ketika pulang ke Aceh mereka menularkannya di Aceh. Ia juga bilang kalau HIV/AIDS bukanlah virus mematikan, karena yang menyebabkan kematian pada ODHA adalah penyakit lain, seperti diare atau TBC.

Lalu sambung pria berambut uban dan gondrong itu, kasus ini tak tergolong dalam gejolak sosial. Sebab penyebaran HIV tidak terkait dengan gejolak sosial karena praktek pelacuran sudah ada sejak dahulu kala. Yang menjadi persoalan adalah perilaku laki-laki yang berkantung tebal karena ada sebagian yang tergiur untuk melacur. Maka, biar pun di Aceh tidak ada praktek pelacuran terbuka, tapi laki-laki ‘hidung belang’ Aceh akan mencari PSK di luar Aceh. Atau laki-laki Aceh yang mengikuti kegiatan terkait dengan pekerjaan, seperti pegawai atau karyawan, di luar Aceh atau di luar negeri. “Bisa saja mereka melacur ketika mengikuti kegiatan.”

Tentu penyebaran virus HIV/AIDS ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial di Aceh. Syaiful bilang, penyebaran HIV di mana saja berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. “Secara sosial ada pandangan buruk terhadap orang yang mengidap HIV. Seperti yang dialami perempuan Aceh tadi. Dia menghadapi penolakan di masyarakat. Padahal, yang menularkan HIV kepada dirinya adalah suaminya.”

Dan secara ekonomi, orang-orang yang tertular HIV akan menghadapi masalah yaitu biaya pengobatan dan kehilangan pekerjaan kalau sudah sakit-sakitan. Kalau istrinya tidak bekerja tentu saja mereka tidak mempunyai sumber penghasilan lagi. Syaiful mencontohkan di Thailand, cewek dari dua provinsi yang terkenal kecantikannya ada yang menjadi PSK di Bangkok. Penghasilannya dia kirim ke kampung. Uang dipakai keluarganya membeli tanah, ternak, dan lain-lain. Tapi, ketika dia pulang ke kampung karena AIDS, maka semua harta dijual untuk biaya berobat. “Ini bisa saja terjadi di Aceh. Penduduk yang bekerja di luar Aceh, sebagai pekerja migran di dalam atau di luar negeri. Selama bekerja dia mengirim uang ke Aceh, tapi kalau ada di antara mereka yang tertular HIV tentulah kelak memerlukan biaya yang besar untuk pengobatan.”

Kata Syaiful W Harahap, di Sumatera Utara biaya pengobatan seorang ODHA Rp 3,6 juta/bulan. Lalu berapa di Aceh?[Makmur Dimila]

Catatan:

Judulnya “ABDC”, disengajakan entah sebuah kesilapan. Sebab, saya menuliskannnya “ABCD”, sesuai dengan yang diutarakan Abdul Fatah dalam isi laporan.

Advertisements

Author: Makmur Dimila

A calm boy. Love reading, travelling, and writing.

2 thoughts on “ABDC Penawar HIV/AIDS”

Terimakasih telah berkunjung. Komentar Anda kebahagiaan kita. :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s