Kurikulum Seks Adalah Harga Mati

Sejumlah perempuan dari beberepa organisasi pekerja seks di Indonesia menggelar demonstrasi di halaman Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, saat pembukaan Pertemuan Nasional AIDS IV, 3 Oktober 2011. Foto : Makmur Dimila

Sudah saatnya Pemerintah Indonesia memuat pendidikan seksualitas (seks) dalam kurikulum agar masyarakat memahami seks lebih luas dan lengkap (komprehensif). Selama ini seks dianggap porno. Padahal remaja justru merengkuh dampak positif jika mempelajarinya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyebutkan, ada dua keuntungan diperoleh dari menerapkan pendidikan seksualitas.

Pertama, dapat mengurangi jumlah remaja berhubungan seks sebelum menikah. Kedua, remaja yang sudah berhubungan seks akan melindungi dirinya dari penularan penyakit menular seks dan Human Immunodeficiency Virus/Aquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS).

Barangkali karena tidak adanya kurikulum seks, remaja Indonesia banyak tertular HIV.  Kementerian Kesehatan RI, pada Senin 3 Oktober 2011 dalam pembukaan Pertemuan Nasional AIDS IV di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, merilis, jumlah kumulatif penyebaran HIV terkonsentrasi pada remaja Indonesia sejak 1984 hingga Juni 2011, mencapai 13.109 orang dengan rentang usia 15 sampai 29 tahun.

“Hal ini tentunya menjadi bukti nyata bahwa akses pelayanan bagi remaja di Indonesia dalam mendapatkan pendidikan seksualitas yang komprehensif harus ditingkatkan,” kata Koordinator Nasional Aliansi Remaja Independen (ARI), Nur Hidayati Handayani, dalam jumpa pers sehari kemudian, sebagaimana saya muat di Harian Aceh pada 5 Oktober 2011.

Artinya, pendidikan seks sudah dicoba berikan ke remaja Indonesia. Namun belum membuahkan hasil nyata, sebab tak ada kurikulum seks. Andai saja ada—dengan kata lain sudah resmi, tentu pemahaman tentang seksualitas akan diterima masyarakat yang selama ini tersandung agama dan budaya.

Anggota Youth Inter Prite itu mendesak pemerintah sediakan pendidikan seks yang luas dan lengkap, pelayanan kesehatan ramah remaja, dan tak membatasi remaja dalam menerima pendidikan seks. Hal itu perlu dilakukan guna menekan angka penyebaran HIV dan AIDS bagi remaja Indonesia.

Menurut wanita dari Aliansi Remaja Indonesia itu, kebutuhan dan kapasitas remaja dalam mengetahui pendidikan seksualitas amat beragam. Masalah dan risiko dihadapi remaja pun bervariasi.

“Hal ini seharusnya menyadarkan berbagai pihak dalam menyampaikan pendidikan seksual yang komprehensif bagi remaja dan melayaninya dengan baik,” kata dia pada wartawan.

Ia menyatakan, saat ini masih banyak perlakuan tak ramah bahkan mendiskriminasikan ketika remaja ingin mendapatkan pendidikan seksualitas.

“Jika hal ini terus dibiarkan, akan semakin banyak remaja Indonesia yang buta akan pendidikan seksualitas dan berperilaku seksual berisiko.”

Pemerintah juga diminta menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan remaja dalam menekan HIV, seperti memberikan pendidikan seksual secara komprehensif, memberi cuti hamil bagi siswa, memberi konseling bagi remaja hamil, dan mengubah sebutan “seks bebas” menjadi “seks berisiko”.

Kata dia, remaja juga mengharapkan pemerintah mengubah kebijakan undang-undang tentang usia minimum wanita untuk menikah, yakni dari 16 tahun menjadi 20 tahun.

“Ini perlu dilakukan karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita belum sempurna dan dapat mengganggu kesehatan wanita.”

Karenanya perlu mengukuhkan pendidikan seksualitas yang komprehensif bagi pelajar, yaitu pendidikan yang luas dan lengkap mengenai seksualitas. Dari itu, nantinya remaja tak lagi buta seksualitas.

Agar potensi tercapainya tujuan pendidikan seksualitas yang komprehensif bagi siswa, Koordinator Youth Association, Joseph Ryan Korbari, memberi solusi: para remaja harus dilibatkan secara menyeluruh dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, dan menerapkan kebijakan itu. Remaja juga harus dilibatkan dalam hal monitoring (jeda berhubungan) dan evaluasi.

Lebih Terbuka

Selain kurang mengonsumsi pendidikan seks yang komprehensif, masalah yang masih dihadapi remaja Indonesia saat ini adalah diskriminasi, yakni perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara.

Remaja jika sudah diketahui berstatus Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), ia akan dikucilkan. Perlakuan itu membuat remaja yang positif HIV atau remaja dengan ODHA tak berani “mencurhatkan” kondisinya pada orang lain. Seperti ada semacam teror dihadapinya.

Masih dalam Pertemuan Nasional AIDS IV, Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), Baby Rivona, dalam konferensi pers 3 Oktober 2011 menyatakan, penderita HIV/AIDS di Indonesia diharapkan lebih terbuka kepada publik, agar pemerintah mudah menanggulanginya.

Sependapat dengan Baby Rivona. Jika penderita HIV/AIDS terbuka pada publik, tentunya pemerintah akan mudah mendata dan menanggulanginya. Fenomena “gunung es” pun dapat dikurangi. Para ODHA juga berpotensi tak terdiskriminasi.

Baby Rivona juga mengharapkan agar status sosial ODHA disamakan dengan masyarakat penderita penyakit lainnya.

Perempuan yang mengaku mantan pengguna jarum suntik narkoba itu menyebutkan, saat ini stigma dan diskriminasi terhadap ODHA (terutama perempuan) masih tinggi, sehingga mereka tak berani membuka diri.

“Memang kadang-kadang orang susah menceritakan masa lalunya, mungkin karena malu sebab selama ini HIV/AIDS selalu dikaitkan dengan perilaku,” kata perempuan yang juga mengaku mantan buruh migran itu. “Tapi bagi saya, menceritakan masa lalu yang megandung pendidikan bagi orang lain, kenapa tidak,” sambungnya.

Perempuan yang mengaku sudah 8 tahun hidup dengan kondisi AIDS itu juga menekankan pemerintah untuk membuka informasi soal HIV/AIDS sejelas-jelasnya bagi masyarakat, agar tak jadi bumerang dan membuat masyarakat bingung akan persoalan virus (HIV) dan kondisi tubuh setelah terinfeksi virus (AIDS) itu.

Baby Rivona menyebutkan, pemerintah harus menjamin dan memperluas cakupan ketersediaan akses layanan yang komprehensif, seperti obat-obatan, konseling psikologi dan sosial, informasi, petugas kesehatan yang memiliki skill dalam merespons penanggulangan HIV/AIDS, kesehatan reproduksi dan seksual yang berperspektif keadilan dan HAM.

Benang merahnya, tak bisa ditawar-tawar lagi bahwa Pemerintah Indonesia harus “menurunkan” kurikulum seks ke meja-meja siswa. Dengan begitu, ada tiga hal positif bakal tercapai.

Pertama, masyarakat yang selama ini memandang seks itu sebagai pornografi, kemungkinan besar akan sadar dan bersedia menerima ODHA menjalani hidup beserta mereka. Kedua, para ODHA akan berani terbuka pada publik. Ketiga, pemerintah jadi lebih mudah menanggulangi penularan HIV/AIDS, terutama terhadap remaja Indonesia. Semoga!

Banda Aceh – Aceh

 

 

 

Advertisements

Author: Makmur Dimila

A calm boy. Love reading, travelling, and writing.

Terimakasih telah berkunjung. Komentar Anda kebahagiaan kita. :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s