JKA, Jaminan Ketidakadilan?

Pelayanan berobat pada sejumlah rumah sakit kabupaten/kota di Aceh sempat tersendat pada Februari 2013, karena ketiadaan dana penunjang. Penyebabnya, pihak eksekutif dan legislatif lambat menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Sehingga berimbas pada pengucuran dana untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun berjalan yang memakan ratusan miliar rupiah.

Sejak diberlakukan pada Juni 2010, sesuai amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam Qanun No 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, JKA menjadi angin surga bagi warga miskin. Tapi kemudian bau-bau ketidak-adilan dan kesulitan memanfaatkan pelayanan berobat gratis itu tercium khalayak, seperti bau bangkai tikus yang merebak di dalam ruangan; jika dibiarkan akan melahirkan ketidaknyamanan-ketidaknyamanan yang menghambat aktivitas.

Layanan JKA lebih dikenal sebagai program pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, karena mulai dilaksanakan pada masa mereka berkuasa. Tapi ketika Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf menggantikan tongkat kepemimpinan, ada kabar baru dari pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud. Ia bilang ke media pada 20 Februari 2013, “Pasca-MoU Helsinki, kami meminta agar ada sebuah program yang dapat membantu para kombatan dengan mendapatkan asuransi kesehatan gratis dari Pemerintah Aceh, dan sekarang hal ini sudah mulai berjalan dengan baik.[1]

Sepintas berlogika, JKA merupakan program Pemerintah Aceh yang diusulkan pihak Zaini dan dijalankan pada masa Irwandi. Namun terlepas dari siapa pencetus sebenarnya, ketika diluncurkan, program unggulan tersebut dianggap pro-rakyat. Pada tiga tahun pertama, bersumber dari APBA, pemerintah telah menggangarkan Rp 241,9 M (2010), Rp 399 M (2011) dan Rp 419 M (2012). Rakyat Aceh menyambut gembira program yang dilaksanakan PT Askes itu. Cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, masyarakat akan dapat pelayanan berobat gratis.

Yang patut dipertanyakan, masyarakat yang bagaimana layak mendapatkan JKA? Ternyata, setelah berjalan tiga tahun—bahkan jelang tahun keempat—JKA juga diberikan kepada masyarakat yang tidak layak memeroleh jaminan kesehatan gratis.

Barangkali karena bersifat lintas sosial-ekonomi—berlaku untuk seluruh profesi penduduk Aceh seperti PNS, ABRI atau pekerja swasta yang belum tertanggung asuransi—JKA seperti menerapkan ketidak-adilan dalam melayani masyarakat. Bahwa adil itu bukanlah dibagi rata, tapi kepada yang layak saja.

Ada contoh pelaksanaan pelayanan berobat gratis yang lebih efektif di Bali. Sejak 1 Januari 2010, Pemerintah Daerah setempat menjalankan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Meski Pusat menganggap JKA menjadi model bagi daerah lain kerena bersistem jaminan kesehatan yang merata (universal health coverage), menurut saya, punya Bali lebih efektif. Sebab peserta JKBM adalah seluruh penduduk Bali yang belum memiliki jaminan kesehatan lain, seperti Askes, Jamsostek, Jamkesmas, Asabri dan Asuransi Kesehatan Swasta.

Sementara pegawai negeri, ABRI, pegawai swasta tidak lagi memperoleh jaminan kesehatan dari daerah. PNS telah memiliki Askes, ABRI punya Asabri, dan buruh menggenggam Jamsostek atau Askes Swasta. Jadi yang dibiayai Pemda kabupaten/kota bagi seluruh penduduk dikurangi tiga kategori itu (PNS, ABRI, dan buruh).[2]

Andai tidak menanggung kesehatan tiga kalangan itu, Pemda Aceh tak perlu menggelontorkan banyak dana. Tapi seefisien mungkin, dana dianggarkan cukup untuk melayani seberapa besar jumlah warga miskin Aceh yang terdata di tahun berjalan program; agaknya akan kecil, sehingga pemerintah bisa berinisiatif memakai sementara dana dari sumber lain ketika penyelesaian APBA molor.

Kenapa JKA bisa demikian? Apa ada kesalahan pada manajamen? “Harusnya instansi terkait memilah-milah penduduk di setiap gampong yang ada di Aceh; dengan melakukan survei, meminta data pada keuchik, berapa jumlah warga yang berstatus pegawai negeri, pegawai swasta, dan ABRI. Barulah kemudian bisa diperoleh masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan JKA,” saran Husni Bahri.

Seharusnya PNS tidak ikut-ikutan mengurus kartu JKA, biarlah mereka menggunakan Askes yang ditanggung negara. Sementara perusahaan yang belum memberikan asuransi kepada karyawannya, sudah sepatutnya (wajib) mendaftarkan mereka dengan membayar premi sehingga dijamin kesehatannya, mobilitas kerja pun lebih lancar. Sekilas pandang, hanya ABRI yang tak menggunakan JKA karena cukup mememadai asuransi sendiri.

Memang, semua warga Negara Indonesia layak mendapat jaminan sosial dan kesehatan. Sebab program jaminan sosial (social security program) sebenarnya amanah konstitusi UUD 1945 sebagai penganut konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam amandemen UUD 1945  Pasal 28 h ayat (1) berbunyi: setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan. Sementara pada Pasal 34 ayat (3) berbunyi: negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. Sedang penegasan tentang jaminan sosial terdapat pada Pasal 28 h ayat (3) yang  berbunyi: setiap penduduk berhak atas jaminan sosial.

Barangkali atas dasar itu, Pemerintah Pusat telah menggagas program serupa untuk lingkup nasional. Katanya mulai 1 Januari 2014, diterapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Semua dana untuk jaminan kesehatan tersebut akan ditanggung pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti diamanahkan UU No. 24 Tahun 2011.

Program tersebut membuat daerah-daerah, termasuk Aceh, tidak lagi menganggarkan dana program jaminan kesehatan. Tapi cukup menyediakan sarana dan prasarana untuk realisasi BPJS di daerah termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Sehingga Program JKA yang selama ini ditanggung APBA itu menjadi tanggungjawab pusat.[3]

Malayani Seperti Bangsa Cina

Setelah pemerintah lebih bijak dalam menganggarkan dana untuk JKA, masalah selanjutnya adalah tenaga medis yang harus dibenahi. Sebab salah satu keluhan yang paling sering diungkapkan pengguna JKA adalah soal pelayanan di rumah sakit, umum atau daerah. Kebanyakan pasien yang memanfaatkan JKA dipersulit ketika berobat. Bahkan ada pasien yang meninggal gara-gara ditunda-tunda naik meja operasi.

Dalam delapan etos kerja bangsa Cina yang membuat mereka berkembang pesat di bidang ekonomi pada abad 21, salah satunya yang paling ditekankan adalah pelayanan. Bangsa Cina menekankan, setiap pekerjaan adalah pelayanan, karena setiap orang adalah pelanggan bagi orang lain.

Tenaga medis telah disumpah untuk melayani pasien 24 jam dengan sebaik-baiknya. Saya tidak percaya kalau mereka tidak tahu etos kerjanya. Tapi saya ragu kalau mereka telah melaksanakan etos kerja tersebut sepenuhnya. Apalagi ketika ada kasus malpraktik. Maka untuk melancarkan program JKA, pemerintah perlu menempatkan tenaga medis yang bertanggungjawab di semua rumah sakit yang melaksanakan program JKA.

Kiranya pemerintah, melalui Dinas Kesehatan Aceh atau Humas JKA, tidak hanya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, tapi juga bagi setiap tenaga medis, agar antara pengguna dan pelaku JKA saling mengerti, memahami, dan mendukung, dengan kata lain: melayani dengan hati nurani.[]

Makmur Dimila adalah nama pena dari Makmur, mahasiswa Jurnalistik Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2009. Ia meraih juara satu lomba menulis esai pada Unsyiah Fair 2012.


[2] Wawancara dengan mantan Sekda Aceh Husni Bahri TOB, 22 Januari 2012

[3]Pernyataan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang kepada wartawan di sela-sela pertemuan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi serta sosialisasi implementasi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, 8 Februari 2013.

*Naskah ini meraih juara 1 pada lomba essay tingkat mahasiswa se-Aceh memperingati Dies Natalis Fakultas Kedokteran Gigi ke-7 FK Unsyiah, Februari – Maret 2013.

Advertisements

Author: Makmur Dimila

A calm boy. Love reading, travelling, and writing.

Terimakasih telah berkunjung. Komentar Anda kebahagiaan kita. :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s