‘Conflict Aceh Year’

TAHUN 2013 yang telah dicanangkan sebagai Tahun Kunjungan Aceh (Visit Aceh Year), sejatinya dipenuhi dengan berbagai event wisata, ternyata nyaris sama dengan tahun-tahun sebelum perundingan damai yang melahirkan MoU Helsinki. Melihat berbagai konflik kecil yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam beberapa bulan terakhir, baik disebabkan kesenjangan sosial maupun politik, program tadi terkesan menjadi tahun konflik alias “Conflict Aceh Year 2013”.

Memasuki bulan kelima tahun ini, belum terdengar gema kegiatan wisata selain pemilihan putri wisata dan beberapa lomba tradisional yang telah digelar di Tanah Gayo. Pada kalender event tertera 29 agenda. Kebanyakan dijalankan selama Juni-Juli dan September-Oktober. Apakah semua itu akan berjalan baik, jika Pemerintah Aceh masih harus membereskan konflik internal. Isu-isu pemekaran provinsi dan polemik qanun bendera dan lambang daerah akan sangat membingungkan turis asing.

Ada dua indikasi kebingungan: Pertama, ketika turis asing tiba di Aceh. Kemungkinan mereka akan melihat pengibaran bendera bulan bintang. Itu setidaknya menimbulkan pertanyaan pada diri mereka sendiri; Mengapa di Indonesia ada dua bendera? Barangkali, sekilas mereka berpikir, Aceh sudah “merdeka” dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi turis yang (mau) tahu MoU Helsinki, Aceh telah melanggar Pasal 246 UU No.11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh dan UUD 1945 Pasal 35 soal bendera negara kebangsaan.

Kedua, ketika turis asing ingin mencari destinasi wisata. Kebanyakan obyek wisata di Aceh tersebar di wilayah ibukota provinsi, barat-selatan, dan tengah. Ketika turis mulai mencari tahu obyek-obyek yang akan dikunjungi, mereka disuguhi ketidaknyamanan soal pemekaran provinsi. Buruknya, turis akan berjalan-jalan dalam ketidakpastian daerah Aceh yang terpecah-belah. Bagusnya, turis dapat menikmati wisata di tiga wilayah (bakal provinsi) sekaligus.

Polemik bendera

Satu lagi, polemik bendera juga mengurangi minat calon turis domestik untuk berkunjung ke Aceh. Perihal itu disebabkan kecemburuan sosial dan politik. Selama awal April, beberapa daerah di Jawa melakukan demonstrasi menolak pengibaran bulan bintang di langit Aceh, karena hal itu melanggar UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam pasal Pasal 35 bahwa bendera daerah tidak boleh berpotensi menjadi simbol kedaulatan daerah.

Jika bendera itu tetap disahkan meski telah diklarifikasi, daerah-daerah tersebut juga ingin memiliki bendera sendiri, selain tidak berminat ke Aceh karena terkesan “dianak-emaskan” pemerintah pusat melalui pengesahan Qanun No.3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Kiranya, tiga masalah tersebut akan sangat mengganggu program Visit Aceh Year.

Apalagi pelaku wisata yang baik ada di tangan masyarakat pribumi. Mereka merupakan komponen pelaku wisata paling berpotensi. Jika terkotak-kotak, ketenangan hidup masyarakat Aceh terusik. Dengan begitu, mereka tidak lagi senang hati menunjukkan nilai-nilai wisata dari berbagai aspek, dengan mengedepankan keramah-tamahan (hospitality), sebagai satu syarat membetahkan wisatawan.

Di luar permasalahan itu dan di luar akal sehat, tampaknya konflik menjadi objek wisata dunia terkini yang dipopulerkan Aceh. Bukankah konflik Aceh telah menjadi pusat perhatian dunia, sampai mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari mau turun tangan mendamaikan RI dan GAM di bekas negara pimpinannya. Setelah 2005, bisa dikatakan, warga asing menjejakkan kaki di Tanah Rencong karena sejarah konflik, selain faktor tsunami.

Budaya juga merupakan satu dari berbagai jenis wisata. Apakah konflik juga budaya Aceh? Tak perlu dijawab. Tapi bila kita memelajari riwayat masa lalu negeri kita, konflik horizontal dan vertikal sepertinya telah menjadi satu budaya yang mendarah-daging. Mulai dari Perang Cumbok antara ulama dan bangsawan, hingga yang terbaru perang ideologi politik antarwilayah, perang fisik antara warga dengan oknum alim, antara wali murid dengan ustad, antara warga dengan penegak keamanan, bahkan antara mantan kombatan GAM.

Jikapun konflik bukan bagian dari budaya, berarti ia muncul kemungkinan akibat ada pihak yang tidak senang dengan Perjanjian Helsinki, sehingga mereka –patut diduga– menciptakan konflik baru agar Aceh tetap lepas dari NKRI. Kalau boleh kita menduga, benih konflik tumbuh pada Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang dinyatakan tidak sesuai dengan isi MoU. Bahkan, ulama menganggap lambang Aceh keluar dari koridor syariat Islam karena menjadikan binatang sebagai simbol.

Kalau memang dugaan “penciptaan” konflik oleh oknum tertentu bisa dipandang sebagai satu potensi menimbulkan konflik, maka perdamaian Aceh dikhawatirkan bakal gagal? Kini, menjelang sewindu (8 tahun) MoU Helsinki, konflik-konflik kecil kerap meletup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang masih melawan kemiskinan. Siapa yang harus peduli?

Menyapih perdamaian

Seorang wartawan senior ketika mengajar Jurnalisme Damai di IAIN Ar-Raniry mengemukakan satu prinsip rekonsiliasi, bahwa perdamaian ibarat bayi yang harus dirawat. Menurut saya, seharusnya pemangku Wali Nanggroe bisa berperan menjadi baby sitter yang baik, mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam menyapih ‘bayi’ perdamaian Aceh.

Masyarakat tahu, bahwa Malik Mahmud sangat dekat dengan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf. Hubungan itu semestinya memudahkan mereka dalam memelihara perdamaian Aceh. Sebagai petinggi daerah, mereka punya wewenang selesaikan konflik horizontal maupun vertikal. Apalagi jika memang ada upaya pengeruhan suasana oleh oknum kombatan GAM yang tidak senang Aceh bagian dari NKRI, mereka dapat dengan gampang menanganinya.

Kalau saja mampu menyelesaikan konflik itu –termasuk kriminalitas terhadap anak– mereka malah memberikan nilai plus terhadap pelaksanaan Visit Aceh Year 2013. Mengapa? Upaya mereka menuntaskan masalah justru menjadi objey “wisata resolusi konflik”. Sehingga para pengunjung akan tertarik belajar menyelesaikan masalah konflik ke Provinsi Aceh.

Peluang mereka meraih predikat itu terbuka lebar, terutama dalam kaitannya dengan “Dialog Jakarta” yang dimulai sejak 13 April lalu. Difasilitasi Kemendagri dengan menghadirkan mantan Wapres Jusuf Kalla dan inisiator perdamaian dari pihak RI Hamid Awaluddin, masyarakat Aceh berharap Malek Mahmud, Doto Zaini, dan Mualem dapat memberikan solusi bijak bagi kemakmuran rakyat Aceh dan keharmonisan hubungan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Semoga saja klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh disampaikan bijaksana!

Makmur Dimila, Mahasiswa Jurnalistik, Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Email: makmurdimila@gmail.com

Source: Serambi Indonesia, 4 Mei 2013

Advertisements

Author: Makmur Dimila

A calm boy. Love reading, travelling, and writing.

Terimakasih telah berkunjung. Komentar Anda kebahagiaan kita. :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s