Polisi Masuk Dayah

Kepolisian Daerah Aceh menempatkan personilnya di dayah-dayah. Upaya pencitraan, ingin menjadi bagian dari masyarakat, mendukung pelaksanaan syariat islam, atau ada misi terselubung?

Polisi Masuk DayahMUNAWAR dibuntuti polisi bermotor gede saat melintasi Kantor Gubernur Aceh. Ia diminta bertepi ketika tiba di Simpang Empat Lampineung. Mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Banda Aceh itu diproses pada pos depan Masjid Agung Al-Makmur karena kurang lengkap surat berkendara.

Suatu siang pertengahan 2011 itu, dia tahu bersalah dan seharusnya diselesaikan secara hukum di pengadilan. Namun buru-buru ikut ujian, ia menurut saja disuruh beli sebungkus rokok dan dua gelas air mineral dengan uangnya sendiri, agar ia bebas. “Sama-sama membantu,” ceritanya.  Pun begitu, ia sadar, “Sebenarnya, kita hanya perlu mengindahkan peraturan saja.”

Semestinya polisi melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi perilaku beberapa oknum menjadi momok menakutkan. Lalu, bagaimana polisi yang diinginkan masyarakat pada umumnya? “Rakyat ingin polisi itu jujur,” ungkap Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Syahrizal Abbas. Mengirim polisi ke pesantren dinilainya sebagai langkah memenuhi aspirasi masyarakat.

Sebab Aceh disepakati sebagai Serambi Mekkah, kata Gustav Leo, Polda Aceh ingin mendukung pelaksanaan syariat islam, dengan mengadakan program “polisi islami”. Selain menitip polisi ke dayah, juga merekrut polisi dari dayah yang memiliki ijazah SMA/sederajat. “Syarat ini ada dalam peraturan Polri,” tuturnya.

Menerima calon polisi dari dayah berlaku sejak 2012, dengan tujuan ingin menghasilkan polisi yang santun, islami, ramah, dan mengurangi perilaku amoral seperti pemakaian narkoba. Apalagi pada 2011 ada sekitar 1.800 polisi di Aceh terindikasi pernah memakai narkoba.

“Jadi dengan program penitipan polisi ke dayah atau merekrut alumni dayah, diharapkan kasus semacam itu berkurang dan bahkan tak ada lagi ke depan,” tukas Kadiv Humas Polda Aceh itu.

Syahrizal melihat program polisi islami merupakan dukungan pelaksanaan syariat islam. “Syariat islam di Aceh akan berjalan baik, salah satu faktornya, kalau didukung penegak hukum yang baik. Dan salah satu cara menciptakan penegak hukum yang baik adalah dengan sistem perekrutan yang baik pula,” ujarnya.

Tahun 2013, dia ditunjuk Kapolda Herman Effendi sebagai ketua tim pengawas eksternal penerimaan anggota baru. “Saya lihat sudah mulai bagus rekrutmennya, transparan betul. Dengan sendirinya orang tidak bisa lagi berkomentar tidak transparan.”

Adanya syarat tes masuk polisi dibolehkan dari kalangan dayah, dipandang sebagai upaya mencetak polisi yang mengerti nilai-nilai islami. Sehingga ketika bertugas nanti – misal pada lalulintas – mereka diharapkan memproses pelanggar sesuai jalur hukum, bukan dengan menawari penyelesaian masalah lewat uang; bahkan mereka takkan terima kalau disodori masyarakat.

“Saya pikir ide yang dicetuskan Polda Aceh berdasarkan masukan-masukan masyarakat,” ucap profesor itu.

Menyambung Gustav Leo, para penegak hukum harus menyesuaikan diri dengan kondisi Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat islam. “Jadi begini,” Syahrizal mengumpamakan, “kalau seseorang masuk rumah orang lain, dia harus tahu bagaimana tatakrama di rumah itu.”

Ketika polisi dari luar ditugaskan di Aceh, mereka harus tahu bagaimana peraturan daerah. “Salah satunya dengan cara ikut program masuk dayah terlebih dulu, di sana mereka juga belajar keacehan,” jelasnya.

Masyarakat sendiri kerap mengomentari perilaku aparat berseragam coklat. Kadang-kadang masyarakat mencap, “wah!” tidak ada lagi polisi yang baik, “itu keliru,” Syahrizal menegaskan. Dan ketika disebut ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, “itu banyak,” ia sepakat.

Menurutnya, walaupun program polisi islami belum tentu menjamin berperilaku baik, tapi paling tidak, sudah bisa menjadi modal awal bagi Polda mencetak polisi yang merakyat.

BAGAIMANA kalau ada misi lain di balik pengiriman polisi ke dayah? “Tidak boleh berpikir negatif,” ajak Cut Asmaul Husna. Pemahaman agama penting bagi siapapun termasuk kepada pihak keamanan.

“Kita harus berpikir positif, bahwa dengan adanya program masuk dayah, itu lebih untuk mengupayakan polisi agar menghindari pelanggaran-pelanggaran,” tutur aktivis perempuan itu.

Bila selama ini polisi dianggap kurang pengetahuan agama, dengan program itu, kata dia, mereka lebih memahami agama, sehingga lebih islami dalam bertindak.

Sebenarnya, menurut Baharuddin AR, masyarakat memandang baik terhadap polisi yang duduk bersila bersama anak-anak di pesantren. Dayah malah membuka diri dan siap kalau polisi memang mau belajar agama. “Tapi, jangan ada misi samar-samar,” seru pengamat Perpolisian Masyarakat (Polmas) itu.

Jika ada tujuan lain, sambungnya, dikhawatirkan akan memicu konflik baru. Misal bila nanti dikait-kaitkan orang dayah dengan dugaan teroris. “Seolah-olah kalau orang vokal dalam bidang agama, itu teroris. Kalau anggapannya begitu, tangkap saja semua teungku-teungku di dayah,” kata akademisi yang pernah terlibat dalam forum kemitraan polisi masyarakat. “Tidak ada teroris hidup di sini (Aceh),” tegasnya.

“Itu pun kalau ada,” kata A Rani Usman, “kalau tidak ada, bagaimana?” Ia berpikir, dugaan-dugaan misi terselubung tak menjadi masalah.  “Itu terserah mereka (kepolisian), boleh jadi ada, no problem,” kata Ketua Polmas IAIN Ar-Raniry itu.

Cut Asmaul Husna bilang, kalau memang polisi masuk dayah untuk ditempa ilmu keagamaan, mungkin itu hanya misi internal mereka untuk pembinaan penegak hukum.

“Berbeda kalau dititipkan,” ia membandingkan, “misal secara institusi dikirim sepuluh sampai dua puluh orang, berbeda dengan dititip satu atau dua orang yang mungkin ada rencana-rencana lain. Misal pun dititip lima orang berdasarkan kasus pelanggaran di dayah, kita tidak boleh curiga.”

Menurutnya, program polisi islami juga tidak bermaksud membangun pencitraan pascakonflik antara RI dan GAM, melainkan lebih kepada menciptakan slogan: masyarakat bagian dari polisi, polisi bagian dari masyarakat.

“Kedua elemen itu harus bekerjasama dalam menjaga keamanan. Bila polisi sudah dilembagakan, masyarakat sendiri sejatinya memiliki tanggungjawab untuk jaga keamanan. Kalau dua elemen ini bisa saling menjaga, maka akan berkurang masyarakat atau polisi yang menggunakan narkoba.”

Boleh saja penitipan polisi ke dayah dimaknai macam-macam oleh berbagai kalangan, tapi harus dibuktikan dengan  bukti yang jelas dan nyata, sebut Hasanuddin Yusuf Adan Hasanuddin, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Aceh. Dia sendiri lebih menaruh pandangan positif. “Kapan kita boleh klaim itu negatif? Ketika mereka tampak melakukan perbuatan negatif,” ucapnya.

Dugaan-dugaan adanya misi lain di balik pengiriman polisi ke dayah ditanggapi serius oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Aceh, Agus Nugroho. “O, tidak! Program itu hanya dalam rangka membangun kemitraan dan mencetak polisi berkarakter islami,” tegasnya. “Sementara yang terlibat narkoba kami ‘bersihkan’, kalau bisa dibina. Kalau tidak, dibinasakan (dipecat),” sambungnya.

Lantas, apa program polisi islami untuk menghapus prilaku tidak jujur polisi ketika ada pelanggaran lalulintas, seperti dialami Munawar tadi? “Yang berkaitan dengan sogok itu persoalan lain. Itu kan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, dan mereka tidak harus dipolisi-islamikan,” sanggahnya. Tapi pada intinya, polisi yang dititip di dayah itu diharap akan bertindak baik ketika turun ke masyarakat.

KETIKA sudah masuk dayah, ilmu apa yang harus polisi pelajari? “Tergantung dayahnya. Kami cukup menjabarkan tujuan program ini pada pihak dayah,” terang Agus Nugroho, awal April.

Program itu dijalankan sekali dalam setahun, setiap periode penerimaan anggota baru. Polisi yang dititip sudah lulus segala persyaratan tes. Mereka tinggal di dayah selama dua bulan. “Setelah belajar di dayah, mereka baru bertugas. Sehingga, adanya upaya membangun hubungan emosional antara dayah dengan polisi,” jelasnya.

Tapi menurut Hasanuddin Yusuf Adan, ada tiga hal yang wajib dipelajari polisi di dayah. Pertama, akidah; agar polisi hidup dan mati dalam islam. Kedua, syariah; agar polisi paham bagaimana cara taharah, salat, puasa, bayar zakat, naik haji, dan sebagainya. Ketiga, akhlak; agar tidak berbuat macam-macam, berzina, minta uang sama masyarakat, dan konsumsi obat-obat terlarang.

Dan menurutnya, waktu yang harus ditempuh untuk menguasai tiga ilmu itu sangat tergantung pada kapasitas dayah. Bila dayah dipimpin orang alim yang paham kondisi Aceh sekarang, dari segi politik, peradaban, dan perekonomian, bukan hanya kondisi keilmuan agama, “itu akan mudah,” ia menerangkan.

Ditebaknya, kemungkinan program itu akan membuahkan hasil setelah berjalan dua atau tiga periode. “Tapi kalau di dayah hanya untuk makan, tidak ada masukan yang bermakna untuk polisi, itu sampai kapanpun tidak ada perubahan,” ia menegaskan.

Ia melihat, dewasa ini, semakin banyak dayah semakin banyak pencuri dan pezina. Semakin banyak lembaga pendidikan dan pesantren modern semakin banyak orang tidak salat, semakin kosong mesjid atau meunasah, bahkan semakin sering perang saudara.

“Kenapa? Karena tidak efektifnya pendidikan, baik umum atau agama. Makanya, sangat tergantung pada kapasitas lembaga di mana polisi ditempatkan,” simpulnya.

Lalu, jika program polisi masuk dayah memberi perubahan bagi penegak hukum, bagaimana kalau semua polisi di Aceh harus didayahkan? “Kalau itu bisa mendatangkan manfaat dan lebih baik dalam menjalankan tugas mereka, silakan. Jadi polisi masuk dayah itu dalam rangka mendukung tugas-tugas kepolisian. Sekiranya nanti dianggap tugas kepolisian sukses, mungkin perlu (bagi semua polisi),” saran Syahrizal Abbas.

Ide yang menarik, tapi menurut Agus Nugroho, “Saat ini Kapolda sedang mengkaji, apakah ke depannya akan menitip mereka ke dayah atau teungku-teungku dari dayah diminta ke Sekolah Polisi Negara.”

Kajian itu dilakukan, sebab polisi islami merupakan program unggulan Polda Aceh yang akan digodok serius sejak 2011. Ia bertujuan memberdayakan dayah sebagai bentuk pengabdian polisi. Kemudian mereka diharapkan mampu menguasai aturan-aturan islam dalam konteks keacehan, mulai dari memandikan mayat, berceramah, imam, muazzin, sampai menjadi khatib, tidak hanya bagi anggota polisi, tapi juga masyarakat umum.

Sebab cita-cita Polri, kata Agus, selama 2009-2014, polisi ingin membangun kemitraan yaitu bekerjasama dengan masyarakat. Penegak hukum tak mungkin menyelesaikan masalah tanpa masukan masyarakat. Polisi dan masyarakat ibarat ikan dan air. “Kalau tak ada air, ikan akan mati,” ia mengibaratkan.[]

Published: Majalah Noktah, Edisi I Tahun ke-3, 2013, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Advertisements

Author: Makmur Dimila

A calm boy. Love reading, travelling, and writing.

2 thoughts on “Polisi Masuk Dayah”

Terimakasih telah berkunjung. Komentar Anda kebahagiaan kita. :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s