Kala Perempuan Memecah Kebisuan

jhon illusion

Oleh Makmur Dimila

//1//

“STOP sepak terjang murahanmu. Jangan jual Aceh!”

Seseorang memanggil Naimah Hasan dari luar rumahnya pada pagi 25 Februari tahun 2000. Saat itu, dia tengah menyiapkan sarapan pagi untuk suami dan anak-anaknya. Bergegas ia keluar dan membuka pintu.

“Tante, itu ditempel di pintu,” tunjuk si tetangga.

Naimah melihat pintu depan rumahnya. Ia terperanjat. Satu kalimat teror di kertas karton menghujam pikirannya. Padahal kelelahannya mulai mereda setelah menyukseskan Duek Pakat Inong Aceh tiga hari silam.

Dia dan empat ratusan perempuan Aceh berkumpul di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, selama 20-22 Februari 2000. Mereka menginginkan Aceh damai di tengah himpitan suara referendum. Namun, sama sekali semangat para perempuan Aceh ini tidak surut.

Panitia Duek Pakat Inong Aceh bergelut dengan persiapan rumit dalam waktu yang singkat. Sekitar 40 orang panitia, merajut mimpi menuju kongres sejak 26 Desember 1999 hingga 19 Februari 2000. Tidak sampai dua bulan!

Restu alm. Teungku Abdullah Syafiie ialah kunci utama kesuksesan Duek Pakat, singkatan populer untuk menyebutkan kongres Duek Pakat Inong Aceh (DPIA). Menjumpai Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) ini merupakan rekomendasi dari Dialog Ureueng Inong Aceh pada 26 Desember 1999.

Kekerasan terhadap masyarakat sipil mendorong aktivis perempuan Aceh, diam-diam, menggalang mufakat-mufakat kecil, sejak pertengahan 1999. Turun ke lapangan mendampingi perempuan korban konflik sudah tidak mempan.

Seingat Suraiya Kamaruzzaman, pergerakan perempuan bermula ketika dia dan beberapa aktivis perempuan Aceh lainnya duduk bersama di Sekretariat Flower Aceh, antara Juni-Juli 1999. Diskusi berlangsung alot. Bahwa aktivis perempuan telah bekerja gila-gilaan. Namun perempuan semakin banyak menjadi korban, kebanyakan diperkosa secara massal. Suara perempuan—korban dan aktivis HAM—dibungkam. Tragis!

Aktivis harus mengambil sikap, menempuh cara lain. Diskusi hari itu memicu mereka untuk menghimpun kekuatan dari berbagai lini pergerakan perempuan. NGO perempuan harus berkolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas) perempuan, tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri.

Pertemuan sempat mentok, apakah harus langsung dibikin kongres perempuan atau lebih dulu penguatan perempuan di daerah-daerah?

Anda sudah bisa menebak, mereka pasti memilih penguatan. Mereka tidak ingin langsung mempertemukan perempuan Aceh, khawatir kacau. Tetapi mereka menyusan siasat, berapa hari dan apa saja yang dibutuhkan untuk menghubungkan berbagai lini perempuan.

Pekikan “referendum” mulai terdengar ketika Suraiya Kamaruzzaman dan Azriana mencari bantuan ke Jakarta. Mereka terbang ke sana dan bertemu dengan aktivis perempuan Jakarta di Cemara 6 Galeri. “Saya rasa itu bulan September atau Oktober,” kenang Suraiya.

Keduanya bersua dengan perempuan yang vokal, semisal Titi Suntoro, Debra H Yatim, dan Khusnul Mariah. “Apa yang bisa teman-teman Jakarta bantu untuk perempuan Aceh?” tanya Suraiya, sembari menegaskan bahwa aktivis perempuan Aceh akan buat pertemuan besar! Perlunya konsolidasi, saran perempuan Jakarta.

Suara-suara referendum semakin lantang sepulang mereka ke Aceh. Tak disangka, aktivis Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA), menggiring ratusan rakyat Aceh dari berbagai daerah merayap ke Banda Aceh. 8 November 1999, Sidang Umum-Masyarakat Pejuang Referendum Aceh berlangsung di halaman Masjid Raya Baiturrahman.

Rakyat Aceh menuntut hak penentuan nasib sendiri untuk mengakhiri konflik RI-GAM: Aceh merdeka atau diberikan otonomi oleh Pemerintah Pusat. Cut Nur Asikin, satu-satunya aktivis perempuan yang berorasi bersama lima tokoh lelaki Aceh, di hadapan ratusan orang beratribut referendum itu. Semua komponen masyarakat Aceh, sesudah SU-MPR Aceh, diharapkan memiliki suara yang sama memperjuangkan referendum.

Bulan Desember datang. NGO-NGO perempuan Aceh dihubungi Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Aceh. Pihak BKOW berkaca pada realita di kampung-kampung, seperti di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie, perempuan menjadi tumbal.

Banyak perempuan Aceh ditinggal suami yang memilih gerilya. Ibu-ibu harus mengambil alih kepala rumah tangga, mencari nafkah dengan perasaan was-was: apakah suaminya akan kembali dengan selamat dan apakah anaknya aman dalam perjalanan pergi-pulang sekolah. Sebagian anak-anak pun berhenti sekolah dan para suami tidak berani mencari nafkah. Mau masak apa perempuan Aceh?

Di kota, sebagian mahasiswi diperalat untuk mengencangkan suara referendum. Berlawanan dengan upaya Suraiya dan kawan-kawan yang berpandangan, referendum menuntut merdeka atau otonomi, tidak akan meredam penderitaan perempuan sipil Aceh.

Perempuan Aceh harus duduk bersama, pikir Naimah yang saat itu menjabat Ketua BKOW Aceh. Pihaknya mengajak NGO/LSM perempuan di Banda Aceh dan Aceh Besar. Bahwa perempuan Aceh tidak mau perang, melainkan, damai. Gayung pun bersambut. Hari Ibu Nasional jatuh pada tanggal 22, tetapi mereka sepakati, Dialog Ureueng Inong Aceh digelar tanggal 26, di Kantor BKOW Aceh (Gedung Cut Nyak Dhien).

Masa itu, BKOW Aceh membawahi 60 organisasi perempun dan organisasi sayap politik bagian perempuan, tidak boleh ada unsur lembaga non pemerintah (NGO) di dalamnya. Tetapi, semua LSM perempuan harus terlibat dalam dialog tersebut. Debra H Yatim yang juga dihubungi BKOW Aceh, hadir ke Banda Aceh, bersama Khusnul Mariah yang baru menyelesaikan doktoral ilmu politik di Australia.

Semua organisasi perempuan diundang, baik ormas, NGO, majelis taklim, dan keulamaan. Para perempuan Aceh menginginkan perubahan bahwa perempuan tidak sebatas berperan di dapur, sumur, dan kasur. Sudah sepatutnya mereka jalankan misi ibu yang sesungguhnya: seorang ibu tidaklah menyodorkan pisau kepada dua anaknya yang sedang berkelahi. Ibu mesti mengemban juru damai jika anak-anaknya berselisih. Tidak ada gerakan di belahan dunia lain yang menginspirasi kongres perempuan Aceh. Tetapi murni, hanya ingin suasana damai.

Sebanyak 200-an peserta disuguhi pengetahuan perempuan dan politik yang disampaikan Debra dan Khusnul. Khusnul menggambarkan referendum bukan suatu hal yang mengerikan atau suatu yang tabu. Di Australia bahkan, sering memutuskan suatu kebijakan dengan referendum, sebagai strategi melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Sementara pengetahuan rakyat Aceh saat itu, referendum hanya menuntut merdeka atau otonomi.

Wawasan politik dan perempun membantu peserta, apa yang seharusnya dilakukan untuk menghentikan nyalak senjata. Ide awal untuk menggelar kongres perempuan Aceh pun disepakati. Organizing Committee (OC[1]) dan Steering Committee (SC[2]) dibentuk. Tugas-tugas dibagi kepada masing-masing panitia. Ketua OC dipercayakan kepada Naimah Hasan dan Suraiya Kamaruzzaman sebagai Ketua SC. Panitia SC menyusun konsep, sedangkan OC mengurus kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

 

//2//

SUATU hari di bulan Ramadan 1421 H, bertepatan tahun 2000 Masehi, satu Kijang Capsul bertolak dari Darussalam ke arah Kabupaten Pidie. Sopirnya Zainuddin T didampingi seorang kombatan GAM kenalannya. Di saf kedua, duduk Naimah Hasan, Debra H Yatim, dan Khusnul Mariah. Adiwarni, Aida Riyani, dan Muslihah di belakang. Enam panitia kongres ini akan menyambangi kediaman Panglima AGAM. Mereka pergi tanpa izin suami. Nekat!

Atmosfir mencekam meliputi perjalanan ke markas GAM di Pegunungan Jiem-jiem, Kecamatan Bandar Baru (masuk Pidie Jaya sekarang). Apalagi rumor kematian Abdullah Syafiie baru saja beredar. Pada 16 Januari 2000, serdadu TNI yang frustasi mengklaim telah membunuh mati panglima GAM sekaligus ikon masyarakat Aceh itu. Padahal tidak!

Mulai dari kawasan Teupin Raya, perjalanan mereka dituntun seorang GAM, dengan komunikasi via handy talky. Bakda zuhur, tiba di lokasi. Jiem-jiem, sebuah desa pedalaman di timur Pidie.

Naimah menangkap sosok lelaki mengenakan koko putih begitu mobil melaju pelan, memasuki kompleks rumah yang dipenuhi lelaki berbadan tegap dan sangar. Diyakininya sosok itu Teungku Abdullah Syafiie. Ia duduk di depan rumah yang baru selesai dibangun, susunan batu-batanya belum diplaster. Wajahnya berseri-seri.

Rombongan dipersilakan parkir di belakang rumah. Agar pertemuan lancar, Naimah dan kawan-kawan turut membawakan surat permohonan dalam Bahasa Aceh. Beberapa hari sebelumnya, Teungku Abdullah Syafiie disurati secara resmi oleh panitia kongres sebagaimana dilakukan kepada Panglima TNI Kodam Iskandar Muda dan Kapolda NAD. Namun Panglima GAM menolak membalasnya karena ditulis berbahasa Indonesia.

Dugaan ketidaknyamanan sirna saat berbicara dengan Teungku Abdullah Syafiie. Suasana cair membuat kedua pihak akrab. Namun, Naimah Hasan beberapa kali disuruh keluar karena tidak lancar berbahasa Aceh. Lebih-lebih ketika ia menyinggung banyak masyarakat sipil Aceh meninggal akibat konflik bersenjata.

Nyo nyan neujak peugah keunoe, pinto teuhah. Neutubiet ju. (Kalau itu yang kamu bicarakan kemari, pintu rumah terbuka. Keluar segera).”

Ketegasan Teungku tak mematahkan semangat Naimah dan kawan-kawan. Jauh-jauh hari mereka sudah siap dengan segala risiko yang akan dihadapi. Siap mental. Pembicaraan pun dialihkan.

Adiwarni yang fasih berbahasa Aceh bagai pahlawan bagi kawan-kawannya. Komunikasi dengan bahasa daerah menciptakan suasana makin cair. Tujuan utama mereka adalah mendapat lampu hijau dari Teungku agar perwakilan inong balee bisa hadir dalam kongres pada Februari mendatang. Namun harapan itu tak dikabulkan.

Teungku menegaskan tak berhak memberi izin inong balee untuk ikut acara seperti itu. Karena menurutnya, dia panglima yang bertugas di lapangan. Wali Nanggroe-lah yang berwenang. Naimah dkk. lantas disarankan menghubungi Swedia, Hasan Tiro lebih berwenang. Mereka disuguhi nomor telepon yang bisa tersambung ke elit GAM di Negara Skandinavia.

Jawaban panglima kharismatik itu tak dibantah. Terbawa suasana, omongan kedua pihak pun melebar. Teungku bahkan membujuk rombongan agar mau berbuka puasa bersama di kediamannya.

Teungku, nyoe payah kamoe lakee meu’ah, karena bunoe izin bak teungku-teungku kamoe i rumoh hana buka puasa di lua. (Teungku, kami minta maaf, karena tadi izin sama suami kami di rumah tidak buka puasa di luar),” Naimah ngeles.

Alasan itu tak memadamkan akal Teungku. Aida dan kawan-kawan dicandai untuk menyuruh suami mereka kawin lagi.

Kawen beulo, bek saboh manteng. (Kawin banyak, jangan cuma satu).”

O, nyan kamoe yang hana siap lom, (O, itu kami belum siap), Teungku.”

Dua jam berlalu. Mereka pamitan. Teungku pun tak lagi meminta surat dalam Bahasa Aceh. Justru ia menghadiahkan Adiwarni satu pin GAM untuk disematkan di pakaian. Dalam perjalanan pulang, mereka berpikir, seharusnya Teungku Abdullah Syafiie cukup jadi alim ulama saja. Tuturnya lembut, wajahnya berseri, pasti ceramahnya enak didengar.

Namun setiba di rumah, Naimah mendapat ceramah dari suaminya.

“Kamu dosa bepergian tanpa izin Abang.”

“Memang dosa, Bang, tapi Allah tahu niat saya.

“Bukan untuk macam-macam.

“Demi Aceh.

“Kalau saya bilang sama Abang, pasti Abang gak kasih.”

 

//3//

PANITIA menargetkan 600 perempuan Aceh hadir saat kongres perempuan Aceh. Dalam Dialog Ureueng Inong Aceh, acara itu akan dinamai dengan Kongres Perempuan Aceh. Tetapi, eforia keacehan begitu tinggi saat itu, sehingga sebagian panitia usul ganti nama tak lama usai dialog, menjadi Duek Pakat Inong Aceh.

Pertimbangannya, mereka tinggal di Aceh dan melaksanakan musyawarah perempuan untuk mengusung damai di Aceh. Pun begitu, penamaan kongres dipersoalkan juga kemudian hari oleh sebagian panitia. Kenapa harus inong Aceh? Disinilah peran panitia SC. Dibuatlah kriteria-kriteria peserta yang layak mengikuti Duek Pakat (musyawarah).

Peserta terdiri dari unsur elit hingga akar rumput. Mulai dari ulama, akademisi, NGO, legislatif, pengungsi/korban, eksekutif/birokrasi/pemerintahan, ormas, guru, profesi, golongan minoritas, ibu rumah tangga, petani, hingga mahasiswa. Calon peserta mesti perempuan keturunan Aceh asli yang tinggal di dalam dan di luar Aceh, atau salah satu dari orangtuanya lahir dan menetap di Aceh, atau sudah berdomisili di Aceh minimal 10 tahun, atau bersuami orang Aceh dan sudah menetap di Aceh minimal 10 tahun.

Kecuali itu, ada juga ketentuan 1 : 5000. Setiap 5000 penduduk Aceh (lelaki dan perempuan) harus ada seorang wakil dari kalangan apa saja. Sehingga kuota peserta setiap kabupaten/kota berbeda. Jika jumlah penduduknya banyak, maka semakin besar menyedot peserta dari daerah itu. Misal utusan dari Aceh Utara lebih banyak dibanding dari Sabang yang berpenduduk sedikit.

Setiap peserta diharapkan menjadi duta daerah, mengadvokasi damai kepada perempuan-perempuan lain di daerahnya ketika kembali dari Duek Pakat. Tentu, setiap calon peserta juga harus mendaftar.

Dialog 26 Desember 1999 juga menunjukkan koordinator lapangan (Koorlap) untuk kabuputen/kota se-Aceh. Mereka akan menemui, melobi, membujuk, membawa, dan mengurus peserta ke hingga kembali dari Banda Aceh. Hingga batas pendaftaran, tercatat 437 perempuan Aceh yang akan hadir.

Aktivitas perempuan Aceh menggeliat pasca dialog itu. Rukaiyah mengamati, sekretariat Kantor BKOW ramai, begitu pun sekret Flower Aceh, tak seperti sebelumnya. Telpon putar kerap berdering. Namun faximile lebih berfungsi saat itu. Mereka tak punya handy talky atau radio seperti aparat TNI dan GAM. Jalinan komunikasi antara sesama panitia maupun dengan peserta, merupakan strategi uatama mewujudkan kongres. Mereka tidak harus mengadakan rapat sistematis, tapi terus mengikuti perkembangan dengan meeting dadakan jika diperlukan. Terpenting, mereka ingin perempuan Aceh tetap bergerak dalam satu langkah menuju perdamaian, mewujudkan Aceh dalam bingkai NKRI.

Maka, keamanan menjadi strategi kedua. Surat dilayangkan kepada Kapolda NAD, Pangdam Iskandar Muda, dan Panglima GAM. Ketiga pihak tersebut diminta agar tidak mengganggu para peserta Duek Pakat saat menempuh perjalanan pergi-pulang ke dan dari Banda Aceh.

Panitia SC memutuskan kongres harus senetral mungkin. Panitia bahkan tidak menggunakan jasa polisi atau TNI untuk mengamankan acara. Aparat keamanan disaring dari organisasi sipil yang memiliki keahlian bela diri. Tanpa senjata tajam.

Anjong Mon Mata diyakini sebagai tempat strategis melaksanakan Duek Pakat. Venue yang tepat merupakan strategi ketiga untuk suksesnya kongres. Tim OC menjumpai Gubernur Aceh saat itu, Syamsuddin Mahmud. Minta izin sewa aula Anjong Mon Mata karena kantor BKOW tak muat menampung semua peserta yang ditargetkan.

“Bapak gak usah bantu uang, gak usah bantu apa-apa, cuma Bapak perintahkan ke mereka supaya tanggal itu disiapkan gedung untuk kami. Kami bayar sebagaimana orang lain membayar,” tutur Naimah.

“Dan saya mohon maaf, Pak, tidak mengundang Bapak untuk memberikan sambutan atau arahan. Karena ini murni dari masyarakat dan kami ingin masyarakatnya mau seperti apa,” sambungnya.

Bibir Gubernur Aceh kelu mendengarnya.

Tim SC telah mengonsepkan, acara dibuka oleh tujuh tokoh perempuan Aceh dari kalangan masyarakat sipil. Pembukaan ditandai dengan peh tambo (pukul bedug_red) bergiliran.

Gagasan mengumpulkan perempuan Aceh juga dilancarkan ke media massa. Kepada Radio Nikoya FM misalnya, pada pagi 7 Februari 2000, Naimah dan Suraiya menebar inspirasi. Bahwa keinginan perempuan di seluruh Aceh agaknya hampir sama: ingin kedamaian dan kemakmuran untuk dapat terus mendidik anaknya serta membina keluarga dan karier dengan baik.

Sejarah Aceh mencatat, kepemimpinan perempuan sudah ada dari jaman Kerajaan Islam Peureulak hingga Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Ratu Taj’ Alam Safiatuddin Syah berhasil membawa pembaruan dalam pemerintahan di Aceh serta memperluas pemahaman demokrasi, kata Naimah.

Namun selama konflik berkepanjangan, perempuan Aceh tidak begitu banyak diberikan kesempatan mengambil perannya. Laki-laki telah dengan sengaja atau tidak, terkesan mengabaikan kemampuan perempuan dalam menangani berbagai persoalan di Aceh. Seolah-olah hanya lelaki yang mampu berbuat.

“Perhelatan akbar perempuan Aceh pada pergantian milenium ini diharapkan menjadi awal keikutsertaan perempuan dalam proses kehidupan dan pengambil keputusan politik di Aceh, suatu momentum yang membawa harapan baru demi Aceh yang aman, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Aceh. Oleh karenanya, kriteria peserta musyawarah perempuan ini sangat selektif dari seluruh daerah tingkat II di Aceh, mereka mewakili lembaga perempuan sipil, lembaga pemberdayaan perempuan, kelompok perempuan terorganisir serta yang memiliki komitmen dalam penyelesaian konflik Aceh secara damai dan adil,” kata Suraiya Kamaruzzaman kepada Radio Nikoya-FM saat itu.

Strategi lain, sejalan dengan konsep dari Tim SC, dibuat jingle iklan untuk disiarkan radio-radio lokal. Disebarkan ke berbagai kabupaten kota, sehingga semua orang di Aceh mengetahui rencana Duek Pakat dan terdorong semangatnya berpartisipasi. Disebarkan juga informasinya melalui koran-koran.

Penulisan motto Duek Pakat yang berbahasa Aceh seolah-olah mantra bagi setiap masyarakat yang melihat maupun mendengar iklan. “Kru seumangat Inong Aceh bak duek pakat keu aman, makmu, dan adee.” Bersemangatlah perempuan Aceh untuk duduk bersama mewujudkan kondisi aman, makmur, dan adil.

Biar tidak terkesan bualan belaka, dimatangkan persiapan. Beberapa hotel yang berdekatan dengan Anjong Mon Mata dibooking untuk menampung semua peserta. Transportasi dan akomodasi peserta juga ditanggung penyelenggara. Sebuah kongres hebat yang membutuhkan biaya besar. Dari mana mereka akan memperolehnya? Sementara di luar, intrik-intrik menggagalkan Duek Pakat semakin merebak.

 

//4//

ACEH pada kurun 1999-2001 dilanda tren duduk bersama. Trennya forum-forum. Trennya pergerakan-pergerakan. Seorang pengamat perdamaian menyatakan, saat itu, sebagian pergerakan bergabung dalam pergerakan kanan yang islami dan sebagian lagi nyemplung ke pergerakan kiri. Tetapi suara-suara mainstream dari kedua aliran pergerakan itu tetap dominan menginginkan referendum.

Cerita Sugiarto A Santoso dan Ferry Yuniver S dalam draf buku “Perempuan dan Perdamaian di Aceh”, tuntutan agar diselenggarakan referendum di Aceh semakin menguat pada akhir 1999 hingga awal tahun 2000. Perhatian publik baik provinsi maupun nasional lebih banyak tercurah pada isu-isu referendum yang dikampanyekan sejak Februari 1999. Spanduk-spanduk dan poster menyuarakan referendum terpampang di sudut-sudut strategis kota Banda Aceh dan Masjid Raya Baiturrahman, tak lama setelah dicabut status Daerah Operasional Militer (DOM) pada 7 Agustus 1998.

Gelombang isu referendum semakin memuncak, tetapi di sisi lain pembunuhan terus-menerus terjadi pada November 1999. Suasana makin memanas dan dimana-mana membicarakan isu referendum. Pihak GAM juga mengelaurkan maklumat resmi untuk meminta dilakukan referendum di Aceh. Namun banyak masyarakat belum mengerti makna referendum.

Situasi tersebut kian memacu semangat LSM perempuan seperti Mitra Sejati Perempuan Indonesia (Mispi), Flower, Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) dan beberapa organisasi lainnya, mengambil inisiatif untuk mengumpulkan perempuan Aceh dalam satu kongres besar perempuan Aceh. Setelah melangsungkan Dialog Ureueng Inong Aceh, proposal kegiatan lekas disusun untukmencari bantuan dana, selain meminta uang patungan dari panitia dan peserta. Berkasnya dikirim ke Jakarta. Termasuk kepada USAID (United State Agency for International Development) atau Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika.

Kegiatan mereka pun didukung berbagai elemen, kecuali pihak-pihak yang pro referendum. Di tengah-tengah cibiran, ada pula lelaki yang menaruh harapan. Semisal ketika Suraiya dan Naimah dalam mobil dinas BKOW Aceh berhenti di traffick light, ada lelaki yang melihat mereka lalu memberikan kata-kata semangat.

Pun, suara nyaring referendum tak menghambat panitia DPIA memperoleh dana operasional. USAID melalui anak lembaga donornya OTI (Office of Transition Initiatives) menerima proposal mereka. Di proposal itu, penyelenggara membutuhkan dana Rp 2,5 M untuk melaksanakan kegiatan pra, sedang, dan post duek pakat.

Namun, petaka menerpa sekitar sepuluh hari menjelang Duek Pakat Inong Aceh. Naimah Hasan dituding korupsi oleh satu pihak yang tak senang akan rencana duek pakat. Padahal belum ada persetujuan USAID terkait usulan dana ketika fitnah itu mencuat. Sang ketua pelaksana dituding menggelembungkan dana sebesar Rp 4 M.

Naimah tak terima. Dia merasa dipojokkan. Banyak komentar “duek pakat menjual Aceh” akibat fitnah itu. Lantas ia merasa tidak perlu lagi menunggu founding dari lembaga Negeri Paman Sam. Masih banyak pihak lain yang mau membantu. Bahkan ada Kapolres yang menelfonnya.

“Mana rekeningnya, kami mau bantu sedikit,” goda seorang Kapolres.

“Gak usah, Pak,” tolak Naimah. “Kita ada uang sendiri.”

Penolakan tersebut agar tidak keluar dari rel tengah. Namun ia syak dengan fitnah itu. Lembaga OTI-USAID bisa saja netral, tetapi belum tentu dengan orang-orang di dalamnya. Setelah diselidiki, rupa-rupanya seorang staf USAID membocorkan usulan dana dari panitia DPIA ke pihak yang kontra Naimah dkk. Dia geram.

“Kalau kalian begini caranya, gak usah bantu kami!” Naimah kesal pada ulah oknum USAID itu.

“Kami bikin Duek Pakat ini untuk merangkul perempuan yang meskipun mereka berbeda ideologi, mungkin kami dengan duduk begini ada kesatuan, kesamaan pandang untuk Aceh,” tegasnya.

“Kami dengan susah payah mengumpulkan mereka supaya kami bisa bersatu. Kalau ini kalian bocorkan ke luar sehingga seolah-olah kalian sudah bantu saya, ambil uang kamu! Gak usah bantu saya!”

Murka Naimah menyala. Padahal acara tinggal menghitung hari. Andai pernyataannya dipegang teguh, sungguh DPIA bakal tertunda! Sehingga harus mencari pendonor baru. Masa-masa yang sangat kritis. Tapi, pihak OTI-USAID tidak kecil hati. Mereka justru minta maaf. Mungkin karena sudah melihat skedul acara di proposl yang diajukan.

Akhirnya pihak OTI-USAID gelar rapat khusus. Panitia Duek Pakat diundang. Memohon maaf atas kesalahan stafnya. Sang staf pun dipecat. Naimah benar-benar menjaga indpendensi pelaksanaan acara. Komitmen itu membuat lembaga donor tak bisa mendikte pergerakan mereka.

Pihak panitia, melalui rapat khusus itu, akhirnya cuma mengambil biaya untuk pra dan pelaksanaan kegiatan. Sementara biaya pasca Duek Pakat disodorkan ke The Asia Foundation.

OTI-USAID pun sebenarnya tidak memberikan uang tunai. Tetapi dalam bentuk in-kind, membeli kebutuhan acara sesuai dengan rincian panitia dalam proposal. Uang pun tidak dipegang panitia, tetapi oleh seorang perwakilan lembaga donor tersebut yang mendampingi panitia. “Jumlah bantuannya sekitar tiga ratusan juta rupiah, bukan empat miliar seperti dituduhkan kepada Buk Naimah,” kisah Suraiya.

Tuduhan korupsi tersebut sempat pula diungkit wartawan ketika konferensi pers di hari pembukaan Duek Pakat. Naimah sangat kesal dan membalas pertanyaan pers: “Bagaimana saya dituduh korupsi 4 M, sudah selesai rumah saya kalau 4 M,” ujar Ketua OC yang juga merangkap juru bicara itu.

Ketika urusan dana beres, ‘saingan’ Duek Pakat muncul. Di Medan, para pengusaha Aceh yang tergabung dalam Aceh Sepakat menginisiasi Kongres Rakyat Aceh (KRA). Promotornya kaum lelaki kantoran. KRA ingin Aceh lepas sepenuhnya dari NKRI seperti negara federal Hongkong yang lepas dari Cina.

Keinginan kaum kapitalis itu tak hanya bertolak-belakang dengan tujuan Duek Pakat, tetapi juga sangat ditentang kubu GAM yang ingin merdeka atau otonomi. Naimah sempat terlibat dalam kepanitiaan KRA namun mengundur diri begitu mencium gelagat aneh.

KRA rencananya, menurut seorang pengamat perdamaian saat itu, akan dilaksanakan di sebuah hotel di Medan. Namun diteror bom oleh pihak GAM, sehingga Walikota Medan saat itu mencabut izin pelaksanaan. Sehingga di Banda Aceh, pergerakan perempuan sepertinya akan membuahkan hasil.

 

//5//

KETAKUTAN sempat melanda panitia menjelang hari H. Bukan ketakutan seperti diungkap Rukaiyah Ibrahim Naim, bahwa mereka sudah kebal ancaman saat keluar rumah. Ia menganggap, darah Cut Nyak Dhien telah mengaliri jiwa dirinya dan kawan-kawan panitianya. Bahwa semakin banyak intrik-intrik jelang kongres, semakin semangat mereka saat berkumpul di BKOW.

Justru, ketakutan mereka muncul di daerah. Mereka khawatir banyak rintangan akan dihadapi peserta dalam perjalanan ke Banda Aceh. Ketika koorlap di daerah menelepon panitia dan bilang, “Buk, kami berangkat ya”, rasa was-was menyayat hati panitia.

Syukur, hanya sebagian kecil peserta dari Pidie yang gagal berangkat karena dihadang kelompok lelaki bersenjata tajam dalam perjalanan dengan bus. Mereka dipaksa pulang. Akhirnya, cuma 358 perempuan yang “berhasil” hadir ke Banda Aceh, dari 437 yang mendaftar.

Semua peserta menginap di hotel, di antaranya Hotel Medan, Hotel Wisata, Hotel Cakradonya, Hotel Rasamala, dan Hotel Sultan. Panitia sengaja memesan hotel yang tak jauh dari Anjong Mon Mata.

Atmostfir pro dan kontra masih membara hingga malam pertama kedatangan peserta, baik di kalangan peserta sendiri, maupun di kepanitiaan. Sebab mereka berasal dari kelompok dan idelogi berbeda pula. Sesungguhnya, inilah tantangan besar panitia. Harus ada penyatuan ideologi untuk peace making.

Sore, 19 Februari 2000, semua peserta hadir ke halaman Masjid Raya Baiturrahman. Sebagian pakai rok, beberapa orang kenakan celana longgar. Dipadu dengan baju-baju bermotif bunga, kotak-kotak besar, dan polos. Namun semuanya berkerudung. Mereka duduk di bawah tenda yang dipasang pada satu sudut halaman masjid. Penuh.

Masjid ialah singgasana yang mulia. Dan Masjid Raya Baiturrahman adalah simbolnya Aceh. Sebab itulah panitia SC memilih buka acara di halaman masjid raya. Sehingga gaungnya lebih besar, orang leluasa melihat, dan membuktikan bahwa perempuan Aceh juga punya ruang di masjid raya. Meskipun Duek Pakat cenderung membahas tuntutan duniawi, tapi pelaksanaannya diharapkan bermuara pada kesejahteraan akhirat dan konsepnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Bismillah! Kongres pun dibuka dengan pemukulan bedug (tambo) oleh tujuh perempuan yang dianggap tokoh ulama dari wilayah tingkat II Aceh, secara bergiliran. Adiwarni bersama seorang tokoh perempuan lain membaca syair-syair Aceh bernada perjuangan di atas mimbar yang disediakan.

Pemukulan beduk pun bukan sensasi, tapi esensi dari Duek Pakat Inong Aceh.

“Pemukulan beduk besar itu maknanya adalah perempuan memecah kebisuan. Masjid sangat sering dianggap sebagai ranah laki-laki. Tapi hari itu ulama perempuan memukul tambo serentak ketika pembukaan,” Suraiya Kamaruzzaman mengenang momen bersejarah itu.

Pemukulan beduk oleh ulama perempuan juga wujud penegasan bahwa perempuan pantas bersuara. Banyak ulama-ulama perempuan yang sebenarnya sangat eksis di tengah masyarakat, tapi kurang mendapat penghargaan dan pengakuan masyarakat yang lebih luas. Panitia sengaja tidak meminta Gubernur Aceh mukul tambo. Biarlah tokoh-tokoh perempuan Aceh itu membuka wacana, mengajak masyarakat melihat bahwa perempuan juga berhak pegang suara.

Namun, kekhawatiran panitia tadi terbukti. Di luar masjid, sekelompok perempuan mengusung poster. Sekitar 30 orang berdiri di trotoar jalan raya. Panitia mengamati, sebagian dari pendemo itu justru dari unsur panitia yang mundur beberapa hari menjelang kongres!

Ketika Duek Pakat terlihat akan segera terlaksana, pihak pro referendum tidak lagi menolak rencana kongres itu. Melainkan, berupaya menyuntik desakan-desakan agar hasil keputusannya mendukung referendum. Dalam konferensi pers di hari pembukaan misalnya, Naimah yang jadi juru bicara didampingi Suraiya, ditohok dengan satu pertanyaan: “apakah nanti keputusan Duek Pakat akan mendukung referendum?”

Apa yang Anda katakan seandainya ditanya demikian? “kalau kami sudah tahu keputusan kongres adalah mendukung referendum, kami tidak akan bikin kongres, tidak perlu lagi kongres itu,” jawab Suraiya Kamaruzzaman.

 

//6//

SETELAH dialog 26 Desember 1999, ada dua panitia dibentuk, Steering Committee (SC) diketuai Suraiya Kamaruzzaman dan Organizing Committee (OC) dipimpin Naimah Hasan. Sektar 40-an anggota disaring dari seluruh pergerakan sipil perempuan yang hadiri dialog.

Selisih ideologi tak terelakkan. Sebagian ingin Aceh merdeka, ingin Aceh tetap dalam bingkai NKRI, ada pula yang netral. Perbedaan ideologi coba dirangkul untuk menyukseskan duek pakat. Panitia berpandangan, mereka boleh saja berbeda ideologi. Tapi dengan Duek Pakat, ingin dibuktikan apa sebenarnya keinginan perempuan Aceh dari kondisi daerahnya yang bergejolak.

Dalam persiapan selama sebulan lebih, segala strategi yang disusun SC dapat dilaksanakan OC dengan baik, meskipun banyak tekanan. Cuma, seminggu menjelang kongres, sebagian mundur dari kepanitiaan, baik di OC maupun SC. Seperti seksi transportasi dan staf administrasi di kantor.

Kempisnya panitia SC tak begitu berpengaruh, tetapi tidak dengan OC. Naimah sempat gamang dengan mundurnya divisi transportasi. Sebab akan terancam tidak hadirnya peserta dari daerah. Tapi alhamdulillah, semuanya bisa diantisipasi. Beberapa panitia dirangkap tugas.

Panitia yang bertahan yakin, mereka mundur karena tujuan kongres tidak akan sama dengan tujuan akhir mereka. Atau konsep pelaksanaan kongres tidak sesuai dengan visi dan misi lembaga mereka. Ditengarai pula, panitia yang mengundurkan diri karena diancam pimpinan lembaganya.

Anehnya, ketika pembukaan, sebagian dari yang mundur itu hadir. Melakukan aksi demonstrasi bersama beberapa peserta yang hari itu mendadak boikot. Aksi berlangsung di bawah pohon besar di tepi jalan raya. Sebagian tutup mulut. Di poster ditulis, diantaranya “Jangan jual nama Aceh dengan DPIA”.

Nursiti Amin, peserta dari KKTGA, saat itu melihat, paling nyentrik adalah pelesetan berupa “DPIA, Duek Pake Inong Aceh (pecah-belah perempuan Aceh)”. Namun ia tetap mengikuti kongres hingga tuntas, hingga semua peserta kembali ke penginapan.

Malam pertama di Banda Aceh, semua peserta saling memperkenalkan diri. “yang buat saya datang kemari adalah spanduk itu krue semangat ureng inong Aceh bak duek pakat keu aman, makmu, dan adee,” cerita seorang peserta.

Ada peserta yang salat istikarah terlebih dahulu. Ada juga peserta yang diizinkan pergi oleh suaminya dengan catatan, bla bla bla. Ada yang naik bis dari Takengon, turun dulu dari mobil, salat sunat, baru berangkat. Macam-macam. Ada yang menangis, juga matanya berkaca-kaca. Haru-biru.

Sementara itu, sebagian kecil panitia gamang karena belum mengurus pengesahan Tata Tertib (Tartib) Duek Pakat Inong Aceh. Seorang panitia OC, alm. Syarifah Hanum, menyarankan panitia lain agar pengesahan tartib dilakukan tengah malam.

Rukaiyah, wakil ketua panitia OC yang merangkap seksi lapangan paham betul maksud temannya itu. Semarah-marahnya seseorang, dia tidak seberapa ingin mencampuri suatu persoalan bila malam sudah larut. Dan mereka melaksanakan tugasnya dengan baik.

Besoknya, acara berlalu tertib meskipun ada pihak-pihak yang berbeda pandangan mengeruhkan suasana. Hari pertama diadakan seminar umum yang diisi pemateri dari daerah maupun nasional. Dilanjutkan seminar tematik. Peserta mengikuti seminar tematik sesuai kelasnya.

Pokok-pokok permasalahan DPIA I ada lima. A) Perempuan dan Politik. B) Perempuan dan Perdamaian. C) Perempuan dan Seni Budaya. D) Perempuan dan Pendidikan. E) Perempuan dan Syariat Islam. Peserta pun dibagi dalam lima komisi untuk merumuskan rekomendasi sesuai bidangnya. Hasil rekomendasi masing-masing komisi, A-E, tersebut disidangkan besoknya.

Pada hari kedua, satu kelompok peserta walk out (WO). Awalnya, mereka menginginkan adanya rekomendasi mendukung referendum dalam daftar rekomendasi komisi. Mereka datang ke Banda Aceh karena tertarik dengan motto Duek Pakat yang berbunyi “kru seumangat inong Aceh, bak duek pakat keu aman, makmu, dan adee.” Tapi spirit juangnya sirna tatkala mereka tahu bahwa di balik motto yang menggoda itu, konsep acaranya bukan mendukung referendum.

Seseorang naik ke atas kursi dan berteriak, “mendukung referendum untuk merdeka atau apa, pokonya referendum, titik!”

Panitia menyimak saja ketika ada peserta yang berujar: ”Saya korban, suami saya dibunuh, anak saya ditembak di depan mata, adik atau keluarga saya diperkosa, karena itulah saya mau merdeka.” Sangat masuk akal alasannya. Tetapi, peserta yang lain membalas:

“Kakak.. kita sama, suami saya juga diculik, saya diperkosa, tapi apakah karena saya diperkosa, Kakak diperkosa, kita mau perempuan lain diperkosa?”

Kebanyakan peserta menolak “referendum, titik!”. Karena mereka ingin perempuan Aceh dilibatkan dalam seluruh proses mewujudkan Aceh lebih baik, apakah referendum atau tidak. Karena ditolak, kelompok tersebut akhirnya cabut dari kongres. Panitia melihat, mereka duduk di sudut-sudut yang berbeda, kesannya ramai. Padahal cuma 10 orang peserta. Namun, belasan panitia juga berkongsi untuk WO.

Dan siapa menurut Anda, kreatornya? Alm. Cut Nur Asikin, ya. Besoknya, kelompok ini bikin konferensi pers. Menolak hasil Duek Pakat Inong Aceh dan ingin membuat Duek Pakat tandingan, tapi tidak terjadi. Belakangan Suraiya dan kawan-kawannya dapat kabar, Nur Asikin keluar adalah keputusan yang benar, karena dia sudah diancam mati kalau tidak berhasil memperjuangkan referendum dalam Duek Pakat.

“Ketika dia keluar dengan menolak, dia sudah aman. Benar tidaknya saya tidak tahu, saya tidak sempat konfirmasi soal itu,” cerita Suraiya.

 

//7//

TIGA hari Duek Pakat Inong Aceh, 20-22 Februari 2014, akhirnya melahirkan 22 butir rekomendasi.[3] Beberapa hari usai kongres, teror diterima panitia tak hanya seperti tertera di halaman rumah Naimah Hasan. Akan tetapi, komentar-komentar miring juga diberitakan media yang tidak menang tender. Ya, Tabloid Kontras kala itu dipilih OTI-USAID sebagai media partner. Media dibayar untuk menaikkan iklan Duek Pakat.

Hari terakhir Duek Pakat berlangsung hingga jam 3 pagi, saking alotnya menyidangkan rekomendasi. Momen ini dimanfaatkan media ‘tak dapat jatah’ untuk menulis kabar buruk. Masa perempuan duduk bersama hingga jam tiga pagi? Masa di tengah-tengah kongres ada ibu-ibu berpakaian cantik dan tak pakai jilbab? Masa pesertanya ada yang merokok?

“Jadi Gemala Yatim, adiknya Debra Yatim, saat itu hanya mengenakan kerudung dan cuma dia yang merokok. Cuma yang itu saja disorot, tapi perjuangan kita tidak,” kisah Suraiya. “Kemudian Direktur Atjehpost telpon saya. Dia bilang, ‘kamu tulis opini’. Saya tulis, termasuk bagaimaan media melihat Duek Pakat, bagaimana cara media mengulas,” sambungnya.

Dia menulis opini, menekankan bahwa, pihaknya telah melahirkan 22 butir rekomendasi dari hasil duduk sekian ratus perempuan tapi sayangnya tidak menjadi hal penting untuk diberitakn. Yang diulas hanyalah pakaian peserta dan hal-hal minor lainnya. Opini yang dipublis seminggu usai kongres itu, tak diedit sedikitpun. Cukup membuat media tadi kelu.

Tak hanya itu, ada teman panitia di Jakarta melobi Harian Kompas. Koran nasional itu lantas mewawancara Naimah Hasan. Sosoknya dimuat setengah halaman belakang, lengkap dengan hasil Duek Pakat.

Dengan media sudah beres, rekomendasi segera diantar ke Pusat. Menginginkan penyelesaian konflik Aceh melalui dialog, tidak lagi mengirim TNI ke Aceh. Paling penting adalah perempuan Aceh harus diberikan peran 30 persen menangani segala hal persoalan Aceh.

Beberapa perwakilan panitia DPIA berangkat ke Jakarta. Ke Istana Presiden. Mereka diterima Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pada 11 Maret 2000. Hanya dua minggu setelah kongres.

Gus Dur awalnya mengatakan pada Naimah dan kawan-kawan, jangan terlalu banyak usulan.

“Ini, Buk, setiap hari kami ketemu kelompok Aceh. Tapi permintaannya beda-beda. Bingung kami. Kami selaku Pemerintah Pusat bingung, yang mana yang kami ambil?” ungkap Gus Dur.

“Bapak Presiden, apa yang kami sampaikan tadi sama Bapak itu adalah hasil musyawarah 358 perempuan Aceh yang datang dari seluruh daerah dan mewakili berbagai kelompok dan latar belakang. Kami sudah duduk tiga hari tiga malam disana, inilah hasilnya,” bujuk Naimah.

“Kalau yang kami sampaikan sama dengan apa yang mereka sampaikan, itu artinya kami saling menguatkan. Tapi kalau apa yang kami sampaikan berbeda,” sambung Naimah, “Bapak Presiden boleh cek, apakah proses mereka itu sama dengan kami. Kami berani mempertanggungjawabkan, karena kami telah duduk bersama dan ini adalah hasil musyawarah yang sangat demokratis.”

Gus Dur tak menggugat lagi. Rekomendasi DPIA diterima. Lima hari kemudian, 16 Maret 2000, sekretaris presiden, Bondan Gunawan, diutus menjumpai Panglima AGAM Teungku Abdullah Syafiie.

Dari Swiss, Henry Dunant Center (HDC) mendarat di Banda Aceh tak lama kemudian, sekitar bulan April. Badan berkedudukan di Genewa itu ingin memfasilitasi kedua pihak dalam meja perundingan damai. Utusan HDC awalnya hanya memasukkan Suraiya Kamaruzzaman, satu-satunya perempuan, dalam daftar nama orang yang diwawancarai terkait kondisi Aceh. Suraiya tak bersedia memberi informasi tentang perempuan Aceh jika perempuan Aceh lainnya tidak diwawancara.

Alih-alih memenuhi permintaan Suraiya, HDC lantas mengajak aktivis Duek Pakat bertemu di Hotel Kuala Tripa. Rekomendasi Duek Pakat disosialisasikan. HDC didesak untuk melibatkan perempuan dalam kelompok-kelompok perundingan. Usul diterima.

Pada bulan itu juga, HDC membentuk Tim Jeda Kemanusiaan. Aktivis-aktivis Duek Pakat ditugaskan mencari utusan pihak RI dan GAM dari unsur perempuan untuk berdialog di meja perundingan. Secara internal, mereka lebih dulu mendiskusikan kriteria nama-nama yang layak.

Mereka bikin keputusan bahwa akan mengusulkan 10 nama untuk setiap pihak. Di pihak RI sendiri, mereka berdebat soal siapa perempuan yang pantas mewakili. Sebagian mengusulkan Suraiya Kamaruzzaman dan Samsyidar dalam daftar nama tersebut. Tapi keduanya menolak, khawatir tidak bisa lagi mendampingi korban konflik di daerah, sebab sebelumnya mereka memang bekerja di grassroot. Andai mewakili RI, kedua aktivis ini tidak bisa kembali ke daerah. Sebaliknya bila mewakili GAM, mereka tidak bisa pulang ke Banda Aceh. Sebagai gantinya, disodori Naimah Hasan. Ketua BKOW Aceh itu tentunya lebih paham kondisi Aceh karena berkiprah di kalangan atas.

Nama di pihak GAM tidak mesti orang GAM dan nama di pihak RI tidak harus orang RI. HDC membolehkan nama perempuan yang akan mewakili para pihak bukan dari unsur GAM atau RI, tetapi bisa saja dari orang-orang di luar itu namun dapat dipercaya.

Sepuluh nama calon utusan RI kemudian dibawa ke Gubernur Aceh untuk memilih satu perempuan saja. Tak ada gubernur, diserahkan ke asistennya. Pihak yang dijumpai merasa senang karena melihat ada banyak pilihan orang, hingga kemudian dipilih Naimah Hasan.

HDC meminta tim temui Hasan Tiro ketika akan menemui pihak GAM. Sang Wali Nanggroe sedang di luar negeri, akhirnya tim menjumpai Hasbi Abdullah. Untuk pihak ini, tim tidak menyebutkan nama meskipun perempuan seperti Cut Nur Asikin sangat berpotensi, takut terancam. Mereka meminta Hasbi Abdullah sendiri yang memilih satu orang perempuan untuk mewakili pihak GAM. Tak lain, Nur Asikin yang dipilih. Jika Anda jeli, Naimah Hasan kembali bentrok dengan Nur Asikin, benar?

Pertemuan dilangsungkan di Jenewa, Swiss, pada bulan Mei. Sugiarto A Santoso dan Ferry Yuniver S dalam buku “Perempuan dan Perdamaian di Aceh” mencatat, Jeda Kemanusiaan dalam sejarah konflik di Aceh merupakan momentum awal bertemunya pihak-pihak berkonflik di meja perundingan. Jeda Kemanusiaan juga melahirkan dua komite yang dibentuk oleh dua pihak bertikai, yaitu Komite Bersama untuk Kemanusiaan dan Komite Bersama untuk Keamanan. Dalam KB Kemanusiaan, delegasi RI ditunjuk Naimah Hasan sedangkan dari GAM ditunjuk Cut Nur Asikin.

Bagi HDC, penyelesaian konflik Aceh merupakan format baru yang belum pernah digunakan pada penyelesaian konflik sebelumnya. Jeda Kemanusiaan, tulis keduanya, merupakan momentum kedua pihak berseteru di Aceh mulai membangun visi, membangun orientasi, menyamakan mindset dan mulai berdialog. Bagi aktivis perempuan kondisi seperti ini memberi kesejukan dan sekaligus menegangkan. Seberkas kesejukan dirasakannya ketika HDC berada di Banda Aceh untuk menemui berbagai pihak dari berbagai kalangan untuk menerima input-input terhadap rencana mengisi ruang Jeda Kemanusiaan. Sedangkan ketegangan dijumpai ketika laporan di media massa menunjukkan masih banyak terjadinya berbagai bentuk kekerasan.

Saat-saat demikian, aktivis Duek Pakat menggelar workshop Perencanaan Strategis (Renstra) di Hotel Sulthan, Banda Aceh. Tepatnya tiga bulan pasca kongres di Anjong Mon Mata. Mereka susun langkah-langkah untuk memperjuangkan 22 rekomendasi yang juga telah disodorkan ke berbagai pihak.

Para peserta, sepakat membentuk Balai Syura Ureueng Inong Aceh (BSuIA) atau disebut Balai Syura saja. Balai Syura ini menurukan tiga majlis, yaitu Majlis Perdamaian, Majlis Pemberdayaan Ekonomi, dan Majlis Qanun. Tiga majlis inilah yang bertanggungjawab untuk memastikan rekomendasi Duek Pakat Inong Aceh dijalankan.

Di sisi lain, Jeda Kemanusiaan untuk Aceh berlaku mulai 2 Juni 2000, namun gagal kemudian. Kedua pihak dipertemukan lagi, disepakati CoHA pada 2 Desember 2002. Kesepakatan penghentian permusuhan itu juga tidak berhasil. Sementara Balai Syura, terus berupaya melaksanakan rekomendasi dari Duek Pakat Inong Aceh.

Pada 26 Desember 2004, tanggal yang sama dengan pelaksanaan Dialog Ureueng Inong Aceh tahun 1999, gempa dan tsunami meluluhlantakkan sebagian Aceh. Serambi Mekkah semakin terluka. Setahun setengah pascabencana, kedua pihak akhirnya kembali ke meja perundingan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Perundingan damai ini melahirkan MoU Helsinki.

 

//8//

TERIAKAN referendum mulai padam pada tahun 2002, seiring masuknya HDC ke Aceh. Sementara, perempuan Aceh terus berpekik melalui Balai Syura, memperjuangkan hasil rekomendasi. Namun, aktivis Duek Pakat dianggap tak segigih sebelum MoU Helsinki.

Di mata aktivis Duek Pakat, sebuah kekeliruan jika dibilang Balai Syura tidak berbuat pasca perdamaian. Sebab dinamika sudah berbeda. Sedikit orang yang bekerja ketika konflik, sehingga akan jelas kelihatan di mata publik ketika mengadakan suatu hal. Banyak orang muncul pascatsunami dan itu sedang dibutuhkan.

Bencana berdampak besar menyedot perhatian dunia. NGO asing berbondong-bondong datang ke Aceh. Membawa uang triliunan. Sebagai sebuah wadah yang diperjuangkan dengan hasil patungan, Balai Syura tidak punya pengelolaan anggaran yang besar. Sehabis tsunami, masyarakat, siapapun, tidak memikirkan pendidikan, pencerdesan, bahkan hasrat damai tenggelam sejenak. Rehabilitasi dan rekonstruksi-lah yang dibutuhkan.

Pun demikian, Balai Syura tetap unjuk diri. Sesuai mandat, Duek Pakat digelar lima tahun sekali. Pada April 2005, dilaksanakan di Gedung Dayan Dawood. Bukan karena terdesak aturan, melainkan benar-benar harus berkumpul. Perempuan juga perlu menyampaikan pikiran-pikirannya, giliran tanah kelahirannya dikoyak bencana alam.

Aktivis Duek Pakat saat itu melihat proses rehabalitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) tidak memikirkan kepentingan perempuan. Terutama soal kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan tidak dilibatkan dalam proses-proses atau tim-tim emergency.

“Sehingga ketika ada bantuan pembalut misalnya, kelompok laki-laki tidak tahu: ‘ini benda apa? ini benda apa? Ini kapas muka?’ Nah, ini banyak kejadiannya, itu tadi, karena perempuan tidak dilibatkan. Sehingga bantuan pertama yang masuk di awal-awal tsunami tidak untuk kebutuhan perempuan,” kata Nursiti Amin.

Tak hanya itu, kebutuhan pakaian perempuan dan susu bayi juga tidak diperhatikan, susu bayi tidak ada. Paling miris, pembangunan barak pengungsi tidak ramah perempuan. Bahwa antara satu kamar dengan kamar yang terbuat dari papan triplek, terdapat spasi satu meter di atasnya. Bayangkan keselamatan perempuan dengan lubang menganga itu, para penghuni bisa bermain petak-umpet, bisa pindah dari satu kamar ke kamar lainnya. Bahkan, tidak ada bilik dalam kamar. Padahal, satu barak bisa menampung banyak keluarga. Kekurangan-kekurangan itulah yang akan diganyang Balai Syura kemudian.

Pelaksanaan Duek Pakat II memang tak seheboh yang pertama. Situasi sudah berbeda. Banyak peserta dari daerah yang kesulitan hadir ke Banda Aceh. Banyak peserta keserupan, baik di penginapan maupun ruang pertemuan. Namun, rekomendasi tetap dirumuskan. Salah satunya, memperjuangkan pembangunan balai-balai perempuan atau balee inong.

Rekomendasi ini diberikan kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Tawaran Balee Inong dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan Terpadu (P2TP2A) diterima, sebab terkait pembangunan fisik. Walaupun program itu masuk dalam wilayah kerja BRR, tidak akan diprioritaskan bila tidak didorong rekomendasi Duek Pakat.

Duek Pakat II juga membahas kondisi perempuan korban konflik. Saat itu masih banyak korban konflik yang hidup di pengungsian. Begitu tsunami, mereka ‘kalah saing’ dengan pengungsi korban tsunami. Rehab-rekon hanya fokus pada pengungsi korban tsunami. Hal ini pula yang disampaikan ke BRR Aceh, juga kepada CMI (Crisis Management Initiative), organisasi milik mediator perundingan damai Martti Ahtisaari.

Lembaga CMI memfasilitasi aktivis Duek Pakat untuk roadshow ke Jakarta, pada bulan Mei. Menjumpai media semacam Tempo dan Kompas. Blusukan ke Komnas HAM dan Menteri Hukum dan HAM, juga ke mantan presiden Gus Dur sebagai seorang yang konsen isu perdamaian di Aceh. Komunikasi terjalin. Tapi kelak, tidak ada satu pun perwakilan Duek Pakat dilibatkan dalam perundingan. Hasilnya, butir-butir MoU Helsinki tidak menyinggung perempuan. “Sedikit pun tidak,” cerita Nursiti Amin, yang menjadi Sekretaris Jenderal Balai Syura periode 2005-2010.

Pun begitu, Balai Syura tidak diam. Suara-suara mereka mulai dialiri ke soal kebijakan pemerintah. Balai Syura aktif memberikan ide-ide untuk menggagas qanun. Terlibat aktif misalnya dalam penyusunan qanun pemberdayaan perempuan dan kesehatan reproduksi perempuan. Tentu, Balai Syura menyumbang pemikiran dalam penyusunan draf Undang-undang Pemerintahan Aceh. Sejak 2007, aktif mengawal penyusunan draf Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Aceh sudah damai. Bila kelak, muncul kebijakan baru yang membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak ada gunanya perdamaian.

Ketika berhasil mengawal kebijakan, Balai Syura akan memastikan pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Tugas berat. Sebab aparatur pemerintahan tidak cukup paham bagaimana cara mengimplementasikannya. Bahkan anggota legislatif yang sudah mengesahkannya pun kadang tidak paham apa maksud kebijakan yang telah disahkan.

Berikutnya, mulai 2010, Balai Syura mengadvokasi anggaran untuk menghidupkan kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Mengupayakan kebijakan yang sudah disahkan agar didukung program-program dengan anggaran memadai sehingga kebijakan bisa berjalan. Selama 2005-2010, Balai Syura berhasil merealisasikan qanun perlindungan anak, qanun kesehatan, dan qanun pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Di 2012, Balai Syura mulai terlibat dalam penyusunan RPJMA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kesuksesan Duek Pakat, setidaknya telah menginspirasi perempuan-perempuan lain untuk mempelajarinya. Melakukan riset tentang peran perempuan Aceh untuk skripsi, disertasi, dan tesis. Datang dari Amerika, Finlandia, Thailand, dan daerah lainnya yang basis konflik. Dari dalam negeri, sebut saja Papua, Ambon, dan Kalimantan. Kadang, aktivis Duek Pakat yang diundang ke sana.

Duek Pakat III digelar pada Maret 2011. Dalam situasi pemilukada. Kali ini, kongres tak lagi disokong dana dari USAID atau lembaga donor asing. Tapi secara swadaya. Sehingga mereka lebih dulu menggalang dana, termasuk pada kandidat-kandidat. Di saat acara, panitia atau peserta, merasakan bagaimana ‘enaknya nasi bungkus’ sumbangan para kandidat.

Nostalgia merebak pada Duek Pakat III. Peserta yang WO pada Duek Pakat I hadir. Mantan kombatan perempuan (inong bale) juga berpartisipasi. Mereka bercerita banyak tentang suka-dukanya. Kadang-kadang, suka-duka itu diungkapkan lewat syair-syair. Tak ada lagi kebencian dan selisih pendapat.

“Jadi duek pakat ketiga ini memang jauh lebih santai. Kekeluargaannya terlihat. Tidak ada gap,” kisah Nursiti Amin.

Kongres ketiga lebih membahas pemenuhan hak perempuan korban, peningkatan partisipasi politik, dan pelaksanaan syariat islam. Tiga isu besar yang sejalan dengan isu Gerakan Perempuan Aceh. Mulai tahun itu pula, Balai Syura ditasbihkan sebagai pemimpin (leader) Gerakan Perempuan Aceh. Balai Syura menjadi rumah bagi seluruh organisasi perempuan Aceh. Begitulah, perempuan Aceh kini.

 

//9//

SEJUMLAH perundingan damai hingga terwujudnya MoU Helsinki, tak dapat dinafikan bahwa adanya peran perempuan Aceh dari hasil Duek Pakat. GAM berperang di hutan, sementara ratusan perempuan duduk bermusyawarah, menghasilkan rekomendasi. Sepaket rekomendasi itu merupakan keinginan perempuan Aceh bagaimana Aceh seharusnya, damai… Sebuah romantisme dari Duek Pakat Inong Aceh.

Jadi inoe dipeugah dum, damai nyan, pokok jih hana roh lah ureueng inong. (Sekarang banyak orang bilang, perdamaian Aceh tidak ada andil perempuan). Padahal cikal-bakal semua kita perempuan. Dan kita pasang badan,” cerita Naimah Hasan, pada akhir Juli 2014, mengenang perjuangan mereka. “Jadi erat sekali kaitan perdamaian itu dengan kerjaan kita, meskipun orang sekarang lupa,” tegasnya.

Pernyataan Naimah Hasan itu juga diungkapkan oleh beberapa tokoh wanita yang melaksanakan Duek Pakat Inong Aceh saat itu, seperti Adiwarni, Rukaiyah Ibrahim Naim, dan Nursiti Amin.

“Duek Pakat Inong Aceh merupakan satu contoh kesiapsiagaan seorang perempuan dari segi agama, penguatan mental, dan moral. Perempuan tidak hanya di dapur. Siapkah perempuan bertandang ke gelanggang, dengan cara bagaimana, membohongi orang, menghalalkan segala cara? Itu tidak mau kami. Kami tetap penguatan perempuan Aceh dengan semangat-semangat keacehan dan nilai-nilai Aceh yang syar’i,” tegas Rukaiyah Ibrahim Naim.

“Berdasarkan pengalaman itu, saya tetap berkeyakinan bahwa perempuan harus berpikir tenang, berpikir positif, berpikir strategis. Sehingga kemudian ketika menghadapi suatu masalah, kita lebih mudah menemukan jalan keluar. Dan berkumpul untuk menemukan solusi. Itu satu cara yang baik untuk kita sampaikan,” tutur Nursiti Amin yang dipilih sebagai Ketua Presidium Balai Syura pada DPIA III tahun 2011.

Beberapa pengamat perdamaian Aceh juga memberikan pandangan. Secara konsolidasi, dalam mengumpulkan perempuan dari berbagai gerakan organisasi wanita, baik dari pihak GAM maupun yang kontra referendum, DPIA berhasil menggerakkan perempuan Aceh untuk bersatu-padu di Banda Aceh dan menyatakan konflik Aceh harus melalui dialog.

“Memang, pertemuan MoU Helsinki bukan dipengaruhi oleh Duek Pakat Inong Aceh. Tapi Duek Pakat adalah gerakan yang berpengaruh. Bahkan lebih besar pengaruhnya di nasional. Komnas Perempuan lahir setelah munculnya Duek Pakat Inong Aceh,” kata salah satu utusan GAM dalam perundingan damai di Helsinki.

Satu sisi, sebutnya, Duek Pakat Inong Aceh terlalu dibesar-besarkan. Tapi secara nasionalis mereka berhasil. Penggerak DPIA adalah orang-orang yang tulus. Mereka melakukan hal benar sesuai dengan pandangan mereka yang antimiliterisme. Mereka menganggap konflik bersenjata banyak merugikan masyarakat sipil terutama perempuan.

Rekomendasi DPIA I memang sejalan dengan lahirnya Jeda Kemanusiaan kemudian, lalu terjadi MoU Helsinki. Bisa dibilang DPIA punya andil. Namun tegas dia, kunci dari perdamaian itu terletak pada mau atau tidak maunya GAM berdamai. GAM dianggap pemberontak jika tak mau damai, maka RI akan terus memeranginya.

Sayangnya, tidak ada satu pun perempuan Aceh mewakili GAM saat perundingan damai di Helsinki. Padahal, tegas Suraiya Kamaruzzaman, peletak dasar dialog damai adalah perempuan. Kenyataan ini merupakan cita-cita yang belum direngkuh dari gerakan reformis para pelaku Duek Pakat Inong Aceh tahun 2000.

Selain tidak dilibatkan dalam perundingan, tidak ada satu pun butir MoU Helsinki yang spesifik memberikan kesempatan bersuara kepada perempuan Aceh. Ditambah fakta bahwa, pelanggaran terhadap perempuan semasa konflik dibiarkan begitu saja. Statement peduli perempuan hanya menjadi kata-kata mutiara dalam sambutan seremoni kegiatan pemerintah, tapi tidak diturunkan dalam kebijakan.

Negara pun tidak pernah secara terbuka mengakui perempaun Aceh menjadi korban kekerasan seksual, menjadi tameng ketika perang, menjadi ikon memperjuangkan perdamaian. Qanun KKR belum juga dijalankan. Status DOM dicabut 16 tahun lalu, tetapi esensi perdamaian yang diperjuangkan pada Duek Pakat Inong Aceh belum diterima perempuan korban kekerasan seksual.

Saya pikir untuk saat ini, benar kata Suraiya Kamaruzzaman, “perempuan itu bagian dari gerakan sosial, bagian dari Aceh. Aceh itu tidak disebut berubah kalau situasi perempuan tidak berubah. Kalau kita bicara soal perubahan untuk Aceh, maka perempuan dan lelaki itu menjadi satu bagian keseluruhan. … Selama ini kalau orang bicara pembangunan Aceh, bicara perubahan Aceh, sering, perempuan dinafikan. Nah, kalau itu terjadi, maka itu bukan perubahan untuk Aceh, karena ada setengah penduduk yang dilupakan Aceh.”[]

NOTE: Tulisan narasi ini telah diterbitkan dalam buku “Inisiatif Masyarakat Sipil Aceh: Berbagi Untuk Perubahan” oleh Katahati Institute Banda Aceh, Januari 2015.

 

[1] OC adalah panitia pelaksana, mengelola segala hal terkait teknis operasional persidangan/kongres

[2] SC adalah panitia pengarah, menetapkan dan mengatur segala hal terkait materi persidangan/kongres

[3] Lihat Lampiran Rekomendasi Duek Pakat Inong Aceh I

 

Advertisements

Author: Makmur Dimila

A calm boy. Love reading, travelling, and writing.

9 thoughts on “Kala Perempuan Memecah Kebisuan”

    1. Thanks Bro sdh berinteraksi.
      Iya saat itu saya masih kelas 3 SD begitu dan sama sekali tidak tahu ada DPIA ini. Hingga saya menemui beberapa tokoh utama penggerak kongres itu pada 2014.
      Saya menggali informasi dari mereka, dengan pertanyaan mendalam dan terbuka, seperti: kapan kejadian itu (sore, pagi, malam?); bagaimana suasana saat itu; siapa saja yang ditemui dan bagaimana tempat serta orang2 yang ditemui; apa yang terlintas dan terpikirkan saat melakukan aksi?
      Selain pertanyaan mendetail, foto-foto lama (jika tak ada video), baik yang mereka simpan maupun dari arsip surat kabar, juga sangat membantu dalam menulis narasi di atas. Saya tidak harus hadir dalam aksi mereka. 😀

  1. Gak nyangka saya bisa anteng baca narasi yang panjang ini, menarik dan memberi wawasan baru tentang bagaimana ‘memang’ sejatinya wanita Aceh selalu mempunyai peran dalam perjuangan. Bukan hanya sebatas asisten, namun juga kesanggupan untuk tampil sebagai partner dan penggagas jalan.

    Tulisan yang keren. Bravo!

  2. ceritanya panjang tapi aku rela berlama-lama menikmati kata demi kata yg kau jalin dek. Keren banget ini. aku bisa membayangkan dengan jelas perjuangan para perempuan hebat ini.
    sejak dulu keberadaan Aceh tidak pernah lepas dari kehebatan perempuan2 nya…
    masyaallah keren sekali mereka 🙂

Terimakasih telah berkunjung. Komentar Anda kebahagiaan kita. :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s