Pidie Kriet? Sebuah Prasangka


Saya tidak sedang menyalakan perang antaretnis. No SARA. FYI, cuma coba mengetengahkan perihal penyakit sosial dan solusinya. Tentu berdasarkan pengalaman saya dan teori sosial. Harap positive thinking. 🙂

PIDIE K, G A

SUATU hari di awal 2010. “Ke Aceh Selatan?” keluarga berat beri izin saya bergabung dengan tim bakti sosial kampus. Namun setelah menjelaskan tujuan, mereka memaklumi meski was-was.

“Bek sampe han jeut kawoe le, Mur,” ingat seorang kawan; khawatir kalau saya tidak akan kembali dari daerah penghasil pala itu. Tapi saya yang masih semester dua saat itu tak luluh hati sedikit pun, sebab tujuan saya hanyalah mengadakan dan mengikuti kegiatan sosial bersama senior dari badan eksekutif kampus. Continue reading “Pidie Kriet? Sebuah Prasangka”

Advertisements

Wahai Gubernur


Gubernur Aceh dianggap banci. Irwandi Yusuf dibilang pembohong. Orang nomor satu Aceh itu dituduh pembunuh. Dokter hewan itu dikata pengkhianat. Dan lainnya. Begitulah resiko menjadi pemimpin. Setelah dipilih dan duduk di kursi provinsi, lalu rakyatnya sendiri yang mengguncang-guncangkan pahanya. Istilah lain, “Wahai Gubernur Irwandi, turunlah segera!”

Sumpah-serapah itu wajar diterima seorang gubernur. Apalagi jelang masa berakhir kepemimpinan, Irwandi Yusuf semakin dicaci rakyat karena belum juga membuat (sebagian) rakyat sejahtera. Dari segala penjuru kampung di Aceh memaki-makinya.

Kiranya Irwandi Yusuf juga maklum ketika hampir setiap hari ada yang mendemo kebijakannya. Ia tak boleh marah, karena ia publik figur dan orang kepentingan rakyat. Dan lagi, ia harus menganggap situasi itu sebagai hukum karma yang sedang menimpa dirinya. Semasa mahasiswa dulu, tentu ia begitu aktif juga memrotes kebijakan pemerintah. Bersuara lantang menentang ketidakadilan. Bisa jadi hal ini akan dialami oleh para pendemo Irwandi Yusuf selama ini suatu saat nanti ketika mereka sudah berada di atas.

Dan bila dipikir-pikir sepintas, sungguh Irwandi Yusuf saat ini ibarat kepala manusia dengan rambut baru dipangkas. “Rambut lurus dicukur habis supaya tunas baru leluasa tumbuh. Jika kemudian keluarnya keriting, itu sebuah tindakan yang salah, dan patut disesali.” Begitu tulis saya di status akun Facebook pada 25 Mei 2011.

Lalu ada yang balas, “kalau tak keluar lagi?” Jawab saya, “lebih konyol. Sangat rugi. Ibarat pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan yakin sekali akan menyejahterakan mereka, tapi nyatanya kemudian malah menyengsarakan rakyat.”

Masyarakat Aceh dulunya sangat yakin kalau Irwandi Yusuf akan menyejahterakan rakyat. Tahun pertama memimpin, prediksi rakyat hampir mendekati kebenaran. Namun satu-dua tahun kemudian, bahkan sampai tahun terakhir masa kepemimpinannya, masyarakat malah harus menelan ludahnya sendiri. Mereka seakan-akan ibarat membeli senjatan api lalu menembak diri sendiri. Pahit sekali.

Namun begitu, tak selamanya Gubernur Aceh harus dinilai negatif. Kebijakan positif juga lahir dari buah pikirnya. Seperti program Jaminan Kesehatan Aceh meski dalam pengurusannya susah-susah gampang. Ada juga program Aceh Green untuk melindungi hutan Aceh dari illegal loging. Investor asing juga dirayunya untuk bekerjsama demi berkembang perekonomian Aceh.

Hanya saja, gebrakannya itu belum atau kurang berhasil. Atau mungkin saja dapat dibilang sukses, tapi kesuksesan itu tertutup oleh banyak tindakannya yang berbuah kritikan dan hujatan rakyat. Bukankah pada umumnya, orang-orang akan mengingat keburukan orang lain meskipun sekali saja keburukan itu dilakukan. Dan bukankah pada umumnya, orang-orang akan mengingat keburukan orang lain meskipun banyak hal baik telah dilakukannya.

Ada baiknya kita menelaah lebih dalam, apa yang dilakukan pemimpin ketika malam hari. Apakah seorang gubernur seperti Irwandi Yusuf keasyikan tidur pada malam hari karena kecapaian ke sana kemari pada siangnya atau malah sengaja tidur lebih dini? Ataukah dia hana eh malam (tak tidur malam) karena memikirkan rakyatnya. Ataukah ia salat sunat tahajud setiap malam, lalu berdoa: bagaimana lagi saya harus menyejahterakan rakyat saya ya Allah… Atau: bagaimana lagi saya harus membuat rakyat makin sengsara ya Allah.. Tapi ah, tentu seorang pemimpin akan memikirkan dan mendoakan yang baik-baik kepada rakyat dan wilayah yang dipimpinnya.

Jika seorang Gubernur Aceh sudah berusaha dan berdoa, seperti kata Rene Descartes, “ora et labora”, namun belum juga sejahtera. Kita cuma bisa menjawab, mungkin saja Gubernur Aceh belum mendapatkan momen baik yang ditunggu-tunggunya. Mungkin saja, seperti kata sebagian kecil orang, melihat kepemimpinan seseorang yang sesungguhnya adalah pada periode kedua kepemimpinannya.

Anggapan tersebut sepertinya ada tanda-tanda kebenaran. Lihatlah Presiden SBY di periode kedua kepemimpinannya, mendapat banyak kritikan belakangan ini. Padahal pada periode pertama, SBY disebut-sebut sebagai presiden terbaik Indonesia. Tapi persepsi itu pecah pada jilid dua kepemimpinannya. Pada cerita Irwandi Yusuf tadi, bisa saja ia sebaliknya: periode pertama dimaki-maki, dan pada periode kedua jika terpilih lagi, ia malah dipuji-puji karena memimpin dengan sangat baik. Dan bila itu terjadi, doanya pasti sudah terkabulkan jika ia ada berusaha dan berdoa.

Saya tidak membela dan tidak pula menghujat Gubernur Aceh. Saya berada pada jalur tengah. Ibarat wasit yang benar-benar netral: ada saatnya mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Saya sebagai anak muda Aceh patut melengkingkan peluit  ketika di lapangan terjadi sesuatu dan harus dihentikan pertandingannya. Seorang wasit juga punya perasaan, maka menulis ini karena saya mengontrol perasaan saya. Juga mengontrol apa yang ada di balik fakta seputar Aceh melalui pengamatan batin dan mata.

“Tidak mempunyai kontrol atas perasaan adalah seperti berlayar di suatu kapal yang tidak berkemudi, yang akan pecah berkeping-keping ketika terbentur batu karang yang pertama.” Begitu Mahatma Gandhi pernah bertutur.[]

Penulis adalah alumnus Muharram Journalism College Banda Aceh

(Analisis HA 22/6/11)

Pelecehan Intelektual


Pelecehan seksual sudah biasa. Lalu, pelecehan intelektual bagaimana? Khusus di Aceh, bila jeli diteliti, pelecehan intelektual sedang marak terpampang di bumi pendidikan. Tersiar tiga kabar aktual dari Harian Aceh edisi 27 Maret 2011, tentu berita tentang pelecehan intelektual. Dan, masing-masing mereka dikabarkan mengalami “pelecehan” dengan cara yang berbeda. Variatif.

Pertama, di Lhokseumawe menggeramkan; soal dugaan pengendapan dana beasiswa mahasiswa Universitas Malikussaleh. Kedua, di Blangpidie agak memilukan; perihal tunjangan profesi guru agama islam di wilayah Aceh Barat Daya (Abdya) yang masih misterius. Ketiga, di Meulaboh kiranya lucu dan kasihan; mengenai laku mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) yang menjual botol sirup dimana dana dari hasil penjualan itu digunakan untuk bantu Yayasan UTU dapatkan sertifikat tanah. Wah, kabar dunia pendidikan Aceh yang heboh!

Karena kabar heboh, kita urai dulu “kehebohan” definisi pelecehan intelektual, supaya saya dan pembaca tak salah paham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat disimpulkan, bahwa pelecehan berarti suatu peremehan, penghinaan, atau dan pengabaian terhadap seseorang atau dan suatu hal. Sedang intelektual: pertama bermakna cerdas, berakal, dan berpikiran jernih. Kedua bermakna yang mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan. Kesimpulannya, pelecehan intelektual adalah pengabaian terhadap (menganggap remeh) hak-hak lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, tentu terhadap kaum intelektual.

Membedah Masalah

Nah, permasalahan pertama, dipandang dari segi memajukan pendidikan Aceh, tentu sangat disayangkan bila dana beasiswa, dana untuk UKM, dan biaya mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang disusah-susahkan pihak kampus. Padahal peran ketiga pilar itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas mahasiswa.

Sebagai mahasiswa—yang konon katanya agent of change (agen perubahan)—tentu membutuhkan beasiswa yang mungkin bisa digunakan untuk membelikan perlengkapan kuliah semisal laptop dan buku. Mahasiswa juga butuh UKM sebagai media belajar mengembangkan bakat dan kreativitas. Tetapi ketika UKM tak dibantu, mahasiswa tak punya tempat untuk menunjuk-kembangkan bakat terpendamnya. Saya rasa soal suplay dana untuk UKM, hampir semua perguruan tinggi di Aceh punya kisah yang sama dengan Unimal. Kemudian, untuk kegiatan KKN, biayanya tergolong besar ketika mahasiswa itu tak/belum dapat beasiswa–tentu agak ringan ketika sebaliknya–sehingga, dari seharusnya Kuliah Kerja Nyata, dengan keadaan demikian kepanjangannya sudah jadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme karena terkesan ada salah satu unsur “kotor” itu di sana.

Blem kedua, guru agama yang kalau di negeri sedang menerapkan syariat islam berada di urutan pertama dalam daftar penggeraknya, sungguh memilukan. Mereka diperlakukan bagai anak-anak yang minta permen; dijanjikan tapi tak diberikan. “Ini sama artinya mendhalimi kami para guru agama,” ujar Mawardi (seorang peserta delegasi ke Kantor Kementerian Agama setempat) kepada Harian Aceh. Sebelumnya pada 25 Oktober 2010, puluhan guru bidang Pendidikan Agam Islam di Abdya berdelegasi ke Kanmenag untuk mempertanyakan status dana tunjangan profesi (sertifikasi) untuk tahun anggaran 2010 (baca HA 26/10/10). Namun kemarin (27/03/11) dilaporkan, seharusnya dana itu sudah diterima sejak Januari sampai Juni 2010, tapi sampai Maret 2011 belum ada kejelasan dari Kanmenag. Beberapa guru juga merasa kecewa terhadap kinerja Kandepag Abdya yang terkesan menganaktirikan guru Pendidikan Agama Islam sehingga tidak terurus.

Persoalan ketiga, kasihan sekali. Mungkin ingin berbuat baik kepada universitas (semoga tidak bermaksud cari nilai bagus dari pengajar), mahasiswa menggalang botol sirup guna mendapatkan anggaran untuk sertifikat tanah di tempat mereka belajar, karena sudah 27 tahun tanah UTU tanpa sertifikat. “Kita mewajibkan kepada mahasiswa membawa tiga botol sirup ke kampus, setelah botol terkumpul akan kita jual dan uangnya akan kita berikan kepada pihak Yayasan guna mengurangi beban anggaran sertifikat tanah,” kata Ivan Sutia, presiden mahasiswa UTU.

Lucu. Mahasiswa bukan lagi belajar. Tapi bergotong royong di kampus. Bersama-sama cari dana demi kelanjutan pendidikan dan tercapainya masa depan mereka. Sebuah usaha yang mulia, sehingga sedikit-banyaknya proses belajar-mengajar terganggu. Otomatis jatah ilmu yang mereka dapatkan berkurang. Heran, kenapa harus mahasiswa yang melakukannya. Di mana pihak terkait, atau siapa saja yang rela membantu perkembangan pendidikan Aceh, untuk menyelesaikan masalah sertifikat tanah di sarang ilmu itu. Sudah 9 bupati di Aceh Barat berganti, tanah itu belum juga disertifikasi.

Mencari Solusi

Ada baiknya jikalau pemerintah provinsi Aceh turun tangan dalam menyelesaikan ketiga masalah “pelecehan intelektual” tersebut. Apalagi yang di Unimal, sayang sekali mahasiwa. Sudah dana beasiswa diendap, biaya ikut KKN minta ditambah, dan dana untuk wadah pengembangan bakat juga tak dipermudah. Untuk masalah begitu, jika setuju, pemerintah harus menegaskan pada setiap pemimpin perguruan tinggi, bahwa jumlah kutipan biaya KKN “segini”, distribusi dana untuk UKM “segini”, dan penyaluran beasiswa harus “seperti ini”. Kalau dilanggar beri hukuman. Sehingga, tetap terjaga prosesnya.

Namun, khusus soal beasiswa, pemerintah kiranya harus mengatur kembali aturan calon penerima beasiswa. Seperti kata Rahmad, seorang anggota Rumoh Aceh Community di Peurada, Banda Aceh, “Yang seharusnya menerima beasiswa malah tak dapat. Yang tak pantas menerimanya, malah dapat. Terjadi manipulasi data dan terkesan lebay dalam pengurusannya. Seperti pengurusan surat kurang mampu yang harus ditandatangani Keuchik. Itu kan bisa dimanipulasi data. Berikan saja beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi,” ujarnya (27/03/11). Atau hemat saya, untuk yang kurang mampu, pemerintah harus benar-benar mengeceknya sampai ke akar ketidakmampuan si mahasiswa. Karena seperti tutur Rahmad, mahasiswa yang mampu bisa dengan mudah mengurus surat keterangan tidak mampu pada keuchik di gampongnya.

Pesrsolan kedua, hampir sama solusinya dengan yang pertama: pemerintah provinsi Aceh harus turun tangan! Apalagi dalam hal penyelewangan dana. Namun akan sia-sia jika yang menanganinya juga dari orang-orang yang dekat dengan lingkaran korupsi. Jadi, ya korupsi harus diberantas.

Yang ketiga, janganlah mahasiswa sampai menggalang botol sirup demi tegaknya lembaga pendidikan. Bukankah ada pihak khusus yang bisa menangani ini? Di mana dinas pendidikan. Bantulah sedikit dananya melalui anggaran APBN, daripada memberi beasiswa kepada mahasiswa yang pura-pura tak mampu.

 

Pelecehan pada Penilaian

Di balik tirai ketiga hal tadi, ada satu jenis “pelecehan intelektual” yang lama terpendam di dunia pendidikan Aceh maupun Indonesia. Jika dikaji lebih dalam, pelecehan itu terdapat pada sistem penilaian mahasiswa. Di perguruan tinggi misalnya, mahasiswa yang seharusnya dapat nilai bagus, malah mendapatkan nilai jelek. Sebaliknya, mahasiswa yang seharusnya dapat nilai jelek, malah dapat nilai bagus. Ini terjadi karena beberapa hal, pertama bisa jadi karena kedekatan mahasiswa dengan sang dosen, kedua karena ada kesenjangan batin antara mahasiswa dengan pengasuh. Tentu butuh pisau analisis yang tajam untuk mengungkapkan kenapa ini bisa terjadi.

Dan lagi, soal penilaian akhir. Bukan tak setuju bukan pula memberontak. Kecerdasan intelektual diukur dengan makalah, skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk dapat gelar S3. Mahasiswa dapat gelar ketika sudah bisa menyelesaikan kumpulan-kumpulan kertas itu. Mengumpulkan pendapat orang lain, sehingga skripsi, tesis, disertasi, hanyalah sebuah paket berisi pendapat orang lain yang dikumpulkan oleh mahasiswa selama berbulan-bulan. Tak bisa menyusun sendiri, bayar orang lain dengan harga terkadang tak terjangkau. Atau, sampai didrop-out (DO) gara-gara tak bisa menyelesaikan paper ilmiah itu dalam jangka tidak lebih dari 12 semeseter (tergantung faklutas) misalnya. Ini memberatkan bagi sebagian mahasiswa.

Maka dari itu, kiranya akan bagus jika menggantikannya berupa suatu yang baru sesuai dengan jurusan yang dipilih mahasiswa. Misal mahasiswa Teknik Elektro, harus menemukan (menciptakan) satu unit benda elektronik terbaru yang bermanfaat bagi khalayak. Atau diseragamkan saja semua, bahwa setiap mahasiswa harus menuliskan buku (ilmiah/non-ilmiah) di akhir kuliahnya, sesuai jurusan masing-masing. Atau bisa juga sebuah jurnal nasional. Maka untuk mendukungnya, semua perguruan tinggi menerapkan dan mewajibkan mahasiswa ambil mata kuliah menulis barang dua SKS (satu semester) saja. Tentu Aceh dan Indonesia umumnya bisa saja akan lebih maju dari Jepang yang menjadikan baca buku sebagai ibadah mereka.

Education make a people easy to lead, but difficult to drive; easy to govern, but impossible to enslave (Pendidikan membuat seseoarang mudah untuk maju, tapi sulit mengendarainya; mudah untuk memerintah, tapi mustahil memperbudaknya),” kata Henry Peter Brougham, Pangeran Wales (George IV).[]

Penulis; mahasiswa dan alumnus Muharram Journalism College (MJC) Banda Aceh. Pegiat studi di Rumoh Aceh Community.

(Analisis HA 29/03/11)

 

Tepuk Tangan untuk Pemimpin


Bismillahirrahmanirrahim, saya goreskan di garis start. Karena ini pasal bicara soal pemimpin. Sebab pemimpin di antara kamu harus dipatuhi, seperti firman Allah dalam suatu ayat Al Quran. Tolong simak, jangan sampai penuturan saya lari tanpa mau berhenti. Kalau kelewatan mohon dikibaskan bendera tanda mau finish. Hari ini, saya coba singgung sedikit mengenai pemimpin di Aceh. Maaf Pak Pemimpin.

Pertama sekali mari tepuk tangan kepada pemimpin Aceh. Untuk Pak Gub dan Pak Wagub, terima kasih saya ucapkan mewakili masyarakat Aceh (yang setuju), karena program-program yang dijalankan selama lebih kurang lima tahun terakhir ini telah memberikan angin segar bagi rakyat yang gelap akan listrik misalnya, bagi rakyat yang tipis dompetnya untuk berobat, dan bagi golongan segala golongan rakyat lainnya.

Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) senilai Rp7,6 triliun di tahun 2010, Pemerintah Aceh telah mengurangi kesulitan rakyatnya dalam meraih kesejahteraan hidup. Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) diset untuk membangun gampong-gampong di Aceh, dengan anggaran setiap gampong adalah Rp50 juta di tahun 2010 (meski yang dijanjikan Rp100 juta, kata seorang sekdes kepada saya beberapa hari lalu). Dana sebesar itu cukuplah untuk membangun gampong, semisal membuat parit, mengaspal jalan lorong kampung, dan sebagainya. Beri applaus.

Kemudian ada Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di tahun 2010. JKA ini cukup membantu rakyat Aceh yang kurang mampu berobat. Dari biasanya hanya sebatas ke Puskesmas, dengan adanya JKA, warga miskin bisa jalan-jalan ke Jakarta, ya, jika sakitnya tak bisa ditangani di RSUZA Banda Aceh dan di Medan. Luar biasa usaha pemerintah membantu rakyat. Kalian sih, sedikit-sedikit kritik. Demo lagi.

Lihatlah selain itu, ada juga program meski tak semegah BKPG dan JKA, seperti program beasiswa meski yang seharusnya mendapat beasiswa malah tidak kebagian. Kemudian ada Aceh Green walau kemudian hutannya terkesan Aceh Brown, alias coklat karena hutan sering digunduli oleh oknum-oknum liar. Kecuali itu, ada juga program lain yang mungkin luput dari memori kita saking penuh dengan pikiran kritis terhadap pemerintah. Maka untuk sebentar saja, senyumlah kepada pemerintah. Jangan cuma bertepuk tangan ketika antar pemimpin saling berselisih.

Namun apakah program itu akan berlanjut di tahun 2011? Semoga. Saya pernah menanyakan ke beberapa orang Aceh mengenai harapan mereka ke depan. Jawabannya rata-rata, JKA dan BKPG itu dilanjutkan. Itu satu. Lainnya, harapan mereka; seperti kawan saya di Aceh Selatan menginginkan agar objek wisata di sana diperhatikan pemerintah dengan cara memberikan kewenangan bagi warga setempat untuk mengelola sendiri demi meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Saya pernah ke Aceh Selatan awal 2010 dalam rangka baksos oleh kampus. Dan, saya lihat banyak sekali objek wisata di sana. Ada situs Tapak Tuan, air terjun tujuh tingkat, puncak panorama Jambo Hatta, pemandian Panjupian, dan lain-lain yang sangat manis hasilnya jika dikembangkan. Kawan dari Pidie menginginkan agar jalan-jalan di perkampungan yang sudah lama rusak meski rusaknya bukan pada masa kepemimpinan Irwandi-Nazar segera diperbaiki. Lainnya, masalah pemberantasan korupsi. Kemudian bantuan dana jangan semakin berkurang setiap tahunnya, seperti APBA 2011 menjadi Rp6,8 triliun. Dan, semua orang Aceh menggantungkan harapan pada Irwandi-Nazar yang usia kepemimpinan periode ini sudah di ujung rambut.

Di luar seluruh harapan itu, adakah masyarakat berpikir, berapa jam pemimpin tidur dalam sehari semalam di sela-sela memikirkan rakyatnya. Berapa detik pemimpin, mulai dari gubernur hingga keuchik, beristirahat dalam sekali 24 jam berputar? Maaf Pak Muhammad Nazar kalau saya tak minta izin dulu mengutip pembicaraan Anda. Pada 13 Februari 2011, Wagub Muhammad Nazar diminta memberikan kata sambutan pada acara haul (milad) Dayah Ruhul Fata, Seulimum, Aceh Besar. Di hadapan ribuan santri dan para tamu undangan, ia mengatakan dengan lirih, bahwa pemerintah bukan tidak memikirkan rakyat dan bukan tak sanggup menunaikan janjinya, tapi justru sebaliknya. Pemerintah Aceh berupaya keras untuk menyejahterakan rakyat.

Wagub berujar, “Selama jadi wakil gubernur, saya tidak pernah tidur untuk memikirkan rakyat dalam mengemban amanah. Kecuali tidur dua jam saja setelah salat subuh.” Hadirin terdiam mendengarnya. Mungkin juga pembaca harus merenung sejenak usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah. Saya percaya itu, Muhammad Nazar tak mungkin berbohong, apalagi di acara itu banyak ulama dari berbagai pelosok Aceh hadir.

Kalau begitu, menjadi pemimpin tidaklah mudah. Hayatilah, ketika sesekali Anda diminta untuk menjadi ketua panitia suatu acara, pasti mulanya menolak meski kemudian mau juga. Rasakanlah ketika memimpin acara, Anda kecapaian sampai-sampai orang di sekitar tak Anda pikirkan lagi di saat itu, demi menyukseskan acara tersebut. Dan ketika sukses acara pertama yang Anda ketuai, ke depannya berharap agar diminta (dipilih) lagi menjadi pemimpin acara. Dan ketika Anda memimpin lagi melakukan kesalahan sekecil apapun, lalu dikritik, pasti Anda meukrop-krop lam hate (maksudnya, menerima atau menolak kritikan dengan diungkapkan dalam hati alias bergumam). Menjadi pemimpin itu capek. Kalau Anda sudah kawin dan punya anak, pimpinlah mereka dan rasakan.

Bukan berarti saya memuji sehingga diek baho (bangga) Pemerintah Aceh, tapi seperti itulah kenyataannya. Karena begini, saya menuliskan siklus kepemimpinan sebuah populasi dalam bentuk mungkin bisa dibilang sajak atau puisi, di akun jejaring sosial saya; Kosong. Usul. Naik. Pilih. Jalan. Isu. Protes. Usul. Turun. Kosong lagi. Usul lagi. Naik lagi. Pilih lagi. Jalan lagi. Isu lagi. Protes lagi. Usul lagi. Turun lagi. Lagi dan lagi!

Begitulah roda suatu kepemimpinan. Pertama tiada yang memimpin. Kemudian ada usulan untuk menaikkan dan memilih si fulan untuk menjadi pemimpin. Lalu kepemimpinan itu dijalankan. Tiba-tiba ada isu yang belum tentu benar-salahnya kalau pemimpin melakukan sedikit kesalahan, segera diprotes. Kemudian diusulkan untuk menurunkannya. Dan ketika ia turun, kosong sebentar seperti semula. Lalu diusul lagi, lagi, dan lagi. Begitu seterusnya. Sesuatu itu ada masanya.

Namun demikian, kita mengharapkan agar siapapun yang memimpin Aceh ke depan, haruslah lebih baik dalam merealisasikan aspirasi rakyatnya. Hal ini bisa tercapai, saya kira, ketika sudah mengkritik berilah solusi yang masuk akal dan mudah untuk segera dijalankan. Jangan asal lempar kritikan. Dan, bila kita bicara Pemilukada kali ini, calon pemimpin Aceh belum ada yang pas. Beberapa orang berasumsi, baik di jejaring sosial maupun di warung kopi, dari beberapa pasangan calon yang sudah muncul ke publik, belum ada yang pantas untuk memajukan Aceh dari pelbagai sektor.

Saya setuju saja. Karena awal 2011, saya pernah menanyakan pada Andreas Harsono saat saya menjumpainya di Pekanbaru. Penulis buku ‘Agama Saya adalah Jurnalisme’ dan wartawan yang pernah bekerja di beberapa media luar negeri serta tahu banyak tentang kiprah Hasan Tiro itu mengatakan, saat ini—selepas meninggalnya Hasan Tiro—belum ada orang Aceh yang pintar dalam memajukan Aceh, termasuk Irwandi-Nazar, katanya. Saya sebutkan beberapa kandidat Pemilukada 2011, tak ada yang cocok katanya. Lalu saran dia, orang Aceh harus belajar pada orang tua, yaitu Hasan Tiro. Bukan bermaksud saya memuja Andreas Harsono, tapi ada benarnya juga kalau kita rakyat Aceh untuk belajar pada Hasan Tiro. Maka tepuk tangan sekali lagi buat pemimpin-pemimpin Aceh. Wassalamu, Ya Tuhanku, neubri beu trang ate mandum ureueng Aceh…[]

(Dimuat Harian Aceh di rubrik Analisis ed. 19 Februari 2011)

Beribadah di Warnet


Seperti makhluk hidup membutuhkan air, begitulah manusia membutuhkan internet hari ini. Terlepas dari baik dan buruknya, internet hadir sebagai solusi cepat untuk mendapatkan informasi, teman, jaringan, dan sebagainya, meski terkadang dipergunakan untuk hal-hal yang salah. Hal itu pula yang sedang marak terjadi pada anak-anak Aceh kini.

Di setiap warung internet (warnet) di ibukota provinsi, kotamadya, ibukota kabupaten, dan di kampung segala kampung, dipenuhi oleh anak-anak yang mungkin tak punya komputer atau laptop. Di warung kopi yang menyediakan fasilitas wi-fi, remaja dan pemuda tak bosan-bosannya menghadap dan menatap layar laptop. Khusus untuk anak, sayangnya, ada yang masuk warnet di saat jam belajar. Mereka bolos sekolah. Lukisan macam ini amat kentara terpampang di ibukota provinsi, yakni Banda Aceh. Sepintas jika dilihat, mereka seperti beribadah di warnet, bukan di masjid.

Sehingga, seperti diberitakan Serambi Indonesia (22/1/11), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) meminta kepada Pemerintahan Kota (Pemko) Banda Aceh untuk menertibkan/menyarankan para pengelola warnet supaya tidak mengizinkan anak-anak masuk warnet ketika jam bersekolah. Para alim ulama itu bukan tak beralasan, sebab seperti dilansir harian itu, belakangan ini anak-anak berseragam sekolah sering masuk warnet di saat jam belajar. Itu dibenarkan lagi oleh pantauan wartawan harian itu bahwa anak-anak dan remaja berseragam sekolah memang sering masuk warnet di saat jam belajar, dengan diperkuat oleh pengakuan beberapa warga yang resah melihat keadaan demikian.

Untuk menguatkan realita itu, saya sengaja masuk warnet di kawasan Kp. Mulia, Banda Aceh hari itu juga di saat jam belajar bagi siswa tingkat dasar dan menengah, sekira jam 11 siang. Dan benar, memang ada beberapa anak berseragam SMP yang lagi berselancar di dunia maya. Entah siswa itu cepat pulang sekolah hari itu, entah sengaja  bolos. Anehnya, saya dengar dan intip, mereka hanya bermain game online, bukan digunakan untuk hal-hal positif. Tapi baguslah, ketika sehari kemudian, Pemko Banda Aceh mengabulkan permintaan pihak HUDA.

Namun bila dipikir-pikir, siswa itu pintar juga mengelabui gurunya di sekolah. Entah bagaimana anak terdidik itu bisa lolos dan bolos. Atau memang anak-anak itu keluar pagi dari rumah setelah pamitan pada orangtua, tapi tak sampai ke sekolah. Mereka bisa saja bersembunyi, lalu jam-jam 10 pagi keluar dan mencari tempat berteduh dari ancaman razia polisi dan pihak sekolahnya ke warnet. Jika benar demikian, maka itu menjadi “peer” bagi orangtua siswa dan pihak sekolah. Pula ada baiknya jika polisi maupun WH melakukan razia terhadap warnet-warnet yang tersebar di mana-mana. Namun itu juga tanggung jawab bagi pengelola warnet jika ingin generasi Aceh cerdas.

Sekarang memang jamannya manusia membutuhkan internet. Tak ke warnet, melalui HP bagi yang tak punya laptop atau pinjam modem teman bagi yang punya komputer jinjing itu pun jadi. Bila sebagian kalangan remaja dan pemuda mungkin untuk bergaya-gaya atau untuk jual-beli ‘chip’, maka kemungkinan anak-anak lebih banyak menggunakan untuk game online. Yakin dan percaya, mereka pasti memanfaatkan jaringan internet untuk mencari bahan dan informasi juga kawan baru atau fitur-fitur lainnya, tapi itu pasti diselingi dengan keasikan tersendiri bermain di dunia maya. Bila satu jam membuka internet, maka 10 menit saja untuk hal positif.

Anak-anak, dalam hal ini siswa, adalah tunas-tunas bangsa yang nantinya akan tumbuh lalu menjadi motor dan mengendarai di tempat ia berpijak. Jika ia cerdas, maka cerdaslah penghuni tempat itu. Jika ia bodoh apalagi ‘batat tungang’, maka bodohlah penghuni tempat itu. Karena itu anak perlu dididik sejak dini agar tidak merugikan bangsa di kemudian hari. “Anak itu ibarat anak panah yang dilepas dari busur,” kata penyair Kahlil Gibran. Seorang pemanah tak akan bisa membelokkan panahannya usai anak panah meluncur. Maka bidiklah dengan tepat sebelum anak panah dilepas dari busurnya.  Sangat masuk akal, bukan?

Untuk menghasilkan anak yang pintar dan cerdas, saya tawarkan dua solusi. Pertama, kembali ke tempo dulu; jaman di mana anak-anak menggemakan Alif Ba Ta di saat usai salat magrib. Orangtua harus menggalakkan anak pada membaca, memahami, dan mempelajari Al-Quran. Jika sang ayah dan atau ibu tak sanggup mengajarinya, maka dengan senang hati antarlah ke TPA atau pesantren terdekat dan teraman di kampung Anda. Dan tak hanya di situ, di saat pulang dari pengajian, bolehlah Anda menyuruh si buah hati untuk mengulang kembali apa yang telah ia dapatkan. Jangan sampai anak-anak asik facebookan di HP orangtuanya.

Kedua, belajarlah pada Jepang. Di negeri Sakura itu, sejak kecil anak-anak sudah disodorkan buku. Buku apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja mereka selalu menyempatkan diri untuk membaca. Khusus anak-anak, Jepang telah menciptakan buku pelajaran dalam bentuk komik (manga). Andai Indonesia juga Aceh tentunya meniru Jepang, sungguh sebuah langkah maju meski harus belajar pada trik pintar ala negeri mantan penjajah Indonesia itu. Ini perlu diterapkan, sebab pengaruh besar suatu kebiasaan itu adalah karena keadaan lingkungan sekitar. Jika lingkungannya pada banyak yang membaca, maka semalas apapun ia, lambat laun pasti ikut membaca juga.

Sekali lagi, yang hidup di era globalisasi ini memang harus belajar menggunakan internet agar tidak buta teknologi dan tak ketinggalan jaman, tapi janganlah sampai terkesan seperti menghambakan diri kepada dunia maya. Apalagi sampai menunaikan ‘ritual’ itu dalam sehari semalam lima kali, hanya untuk hal negatif dan membuang uang. Sejatinya banyak hal positif yang bisa diambil dari internet, seperti mencari teori suatu ilmu dan trik, juga bagi yang suka mengikuti lomba dan membaca, layanan internet banyak menghidangkan apa yang dibutuhkan manusia melalui mesin pembacanya. Semoga, anak-anak Aceh mau maju. Saya rindu melihat orang Aceh membaca buku di mana dan kapan saja, bagaimana dengan Anda?

 

Penulis; mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, anggota FLP Aceh, dan alumnus MJC Banda Aceh.

(Telah dimuat Harian Aceh di rubrik Analisis ed. 24 Januari 2011)

 

Membeli Dosen


Seorang alumnus IAIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2002 yang kuliah di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah menceritakan pada saya beberapa hari lalu, bahwa masa dia kuliah, dosen harus dibeli jika mau pintar. Lelaki yang sekarang bekerja sebagai penyuluh pertanian di suatu lembaga itu mengisahkan, dulu tidak ada dosen KPI yang berlatarkan jurnalistik/publistik. Sehingga dia dan kawan se-unitnya harus patungan kumpul uang untuk menyewa dosen sendiri.

Mantan wartawan Theglobejournal itu mengatakan, mereka harus datang ke tempat kerja seseorang yang mereka ingin jadikan sebagai dosen. Mereka mendatangi kantor redaksi media cetak untuk belajar pada wartawan media itu. Adakalanya mereka berkunjung ke stasiun radio. Di sana, mereka belajar pengoperasian radio dan siaran. Kadangkala mereka mendatangi stasiun televisi guna belajar jurnalistik di bidang TV. Setiap seminggu sekali mereka harus patungan untuk membayar setiap pekerja pers yang mereka jadikan sebagai dosen. Bagi mereka, dengan cara seperti itulah mereka akan menjadi mahasiswa yang benar-benar bisa menggeluti dunia jurnalistik nantinya. Sebab pihak kampus tidak mau/tak sanggup ‘membeli’ dosen berlatar jurnalistik.

Luar biasa memang perjuangan senior kami itu. Saya tergelitik hati untuk menuliskan ini. Semoga ‘rakyat’ IAIN Ar-Raniry membaca ini. Saya ingin menjelaskan, bila dulu dosen harus dibeli, kini juga harus dibeli, tapi enggan menerima tawaran dari pihak kampus. Yang mengajar di KPI sekarang hanya sedikit yang mempunyai background jurnalistik. Itu pun mulai fokus belajar jurnalistik ketika memasuki semester lima.

Belakangan terdengar desas-desus kalau penyebab keengganan seorang profesionalisme mengajar di KPI adalah pihak kampus tak menghargai dosen tamu itu. Pernah dialami seorang sastrawan dan seniman Aceh yang mengajar di Fakultas Dakwah. Ia tak disediakan peralatan untuk kelengkapan belajar-mengajar semisal infokus (proyektor). Setelah diusulkan satu-dua kali, tak ada jua. Sehingga sang pengajar itu muak dan memilih hengkang. Dengar-dengar juga, kini pihak kampus membujuk pria itu untuk kembali mengajar. Tapi lelaki itu menolak mentah-mentah. Ada juga kabar yang menghembus, dikhawatirkan dosen yang berlatarbelakang jurnalistik sekarang tak ingin lagi mengajar di fakultas itu, karena kurang dihargai. Ironis memang.

Saya juga mengatakan ironis ketika mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam ini tidak dianjurkan mempresentasikan makalah dengan menggunakan infokus (proyektor). Konon katanya tak sanggup menyediakan proyektor. Hal ini berbanding terbalik dengan saudaranya, Unsyiah. Hampir semua jurusan di perguruan tinggi itu menggunakan infokus saat belajar-mengajar. Jika sudah demikian, jangan heran bila nanti alumni KPI Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry tak mengerti jurnalistik dan teknologi. Maaf, sudah bagus kualitas alumni sekolah swasta Muharram Journalism College yang hanya kuliah selama enam bulan saja dibanding KPI.

Memang, ada beberapa alumni KPI yang sukses di luar. Saya rasa, itu tak terlepas dari mereka mencari sendiri di luar dan belajar secara otodidak. Saya juga melihat, dosen kurang menghargai mahasiswa yang berprestasi di luar lingkungan kampus. Sepertinya mereka tak pernah melihat karya-karya anak KPI yang sesekali nongol di surat kabar di Aceh edisi Minggu di halaman budaya. Buktinya, tak ada ucapan selamat ketika sesekali tulisan mahasiswa KPI yang tak mengharap dari kampus itu dimuat. Kecuali, saya teliti, hanya tiga orang dosen yang memberikan ucapan selamat. Itu pun dua di antaranya dilakukan setelah dikabari, kalau tak dikabari tak ada yang tahu. Belum lagi, mahasiswa KPI yang berprestasi di belakang layar, seperti yang jadi penyiar, lay-outer koran, pelawak di tv swasta, dan pembuat film dokumenter. Tak lupa juga karikaturis.

Saya jadi cemburu pada mahasiswa Unsyiah ketika mendengar ceritanya. Saat karya mereka dimuat di media massa, maka sang dosen langsung memberikan ucapan selamat. Bahkan, mereka saling tanding dalam hal pengiriman tulisan, seperti yang dipraktikkan mahasiswa dan dosen FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Namun demikian, mahasiswa KPI tetap membutuhkan kampus untuk belajar mencari inspirasi dan wawasan. Dan janganlah sampai pula kami harus membeli dosen sebagaimana dilakukan senior kami. Karena itu, baiknya petinggi kampus harus segera memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswanya, juga pengajarnya. Terimakasih kampus.[]

Oleh Makmur Dimila; mahasiswa prodi Jurnalistik jurusan KPI Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry angkatan 2009.

(Telah dimuat Harian Aceh di rubrik Analisis ed. 19 Januari 2011)

Klik http://www1.harian-aceh.com/analisi/4499-membeli-dosen.html